Buruh Usung Lagi Kenaikan Upah Sebesar 10,5 Persen, Ini Kata Menaker dan Perusahaan

TRIBUNPRIANGAN.COM - Tribuners, kabar mengenai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang belum lama ini mulai membahas formula kenaikan UMP 2026 masih terus berhembus.

Kenaikan nominal gaji para buruh dan pekerja tersebut, ditargetkan rampung pada November mendatang.

Namun, di tengah persiapan tersebut, nyatanya beberapa pihak masih mengalami pro dan kontra dengan pembaharuan ini.

Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 persen

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, diketahui menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 30 September 2025. 

Ini merupakan aksi lanjutan usai KSPI dan serikat buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di gedung legislatif tersebut pada Senin (22/9/2025) lalu.

"Memang tanggal 22 September ketika aksi buruh KSPSI AGN dan KSPI, Mbak Puan sebagai Ketua DPR sudah menerima tapi belum detail. Nanti kita buka tanggal 30 September, pimpinan DPR bisa menerima kembali, kita akan sampaikan detail," kata Said Iqbal dalam konferensi pers

Baca juga: Formula Baru UMP 2026 Mulai Dibahas, Benarkah Bakal Tersalurkan November Mendatang? Ini Kata Menaker

Said mengatakan dalam pertemuan itu akan menyampaikan tiga hal utama. Pertama, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang di dalamnya meliputi penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Kedua, terkait upah layak bagi buruh, yang termasuk di dalamnya terkait kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen . Ketiga, terkait reformasi pajak termasuk di dalamnya terkait peningkatan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) jadi Rp 7,5 juta/bulan, pajak THR, dan pajak pesangon.

Tanggapan Pengusaha

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, mengungakapkan jika semua pihak seharusnya menahan diri dan jangan melihat dari satu sisi saja. 

Terlebih, kata dia, Indonesia memiliki forum tripartite yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Bob menambahkan, mestinya upah minimum tidak hanya dijadikan sebagai satu-satunya faktor bagi kesejahteraan para pekerja.

"Ada sosial dialog dan tripartite forum, kenapa tidak dimaksimalkan. Mengingat situasi politik dan keamanan kita sedang rawan. Mestinya kita menahan diri jangan melihat satu hal saja, mestinya kita tidak melihat upah minimum hanya sebagai satu-satunya faktor kesejahteraan pekerja, tapi ecosystem pengupahan yang harus dikembangkan dan social dialogue-nya," katanya.

Baca juga: SAH! Ini Besaran UMP dan UMK 2025 Bandung dan Wilayah Lainnya di Jawa Barat, Berapa UMK di Kotamu?

Dikabarkan sebelumnya, Upah Minimum Provinsi atau upah bulanan terendah di perusahaan yang nilainya ditetapkan oleh gubernur ini, diketahui memang terus mengalami perubahan tiap tahunnya.

Tahun ini, rencana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024 ini, ditetapkan bahwa UMP 2025= UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP. 

Hal ini disebutkan langsung Menaker Yassierli, yang menegaskan penentuan UMP masih dalam tahap kajian.