2 Kepala Daerah di Tasikmalaya Lakukan Hal Ini Setelah Kena Pemotongan Anggaran dari Pusat

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN  TASIKMALAYA - Pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran nasional tahun anggaran 2026 dengan memotong dana transfer ke daerah (TKD) termasuk Provinsi Jawa Barat. 

Dampaknya, Kota Tasikmalaya mengalami pemotongan TKD sebesar Rp 219 miliar atau sekitar 18,5 persen dari alokasi yang biasa diterima.

Sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya mengalami pemotongan TKD sebesar 320 miliar atau sekitar 20 persen.

"Efisiensi kita besar sekali, bahkan TKD kita berkurang Rp320 Miliar. Maka tentu akan banyak pengurangan belanja, baik sifatnya yang belanja pegawai atau ke belanja modal," ucap Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin kepada wartawan TribunPriangan.com, ketika menghadiri pengajian rutin, Jumat (3/10/2025).

Meskipun begitu, pihaknya bakal melakukan solusi lain dan tidak membebankan rakyat terhadap dampak pemotongan TKD.

"Ikhtiar kita, saya kan sudah sampaikan. Saya akan melakukan kekurangan itu dengan meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat. Tidak akan meningkatkan PBB, tapi akan layanan digital," ucap Cecep.

Kalau dampak belanja pasti ada, tapi tidak akan dibebankan ke rakyat. Tapi, akan lebih pada inovasi pelayanan. 

"Contohnya, masuk wisata sejauh ini kan masih tiket kertas. Ini yang nanti kedepan akan kita masukan ke digitalisasi. Karena tiket kebocoran dengan manual begitu kan tinggi banget," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menjelaskan bahwa pemotongan dana ini juga dialami hampir seluruh daerah di Jawa Barat, 

Rata-rata pemotongan mencapai 20-25 persen. Bahkan, dia juga menyebut, ada yang dipangkas sampai 30 persen. 

“TKD kemarin kami bahas dalam rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat yang membicarakan soal infrastruktur sebagai salah satu sumber dana TKD,” kata Viman usai menghadiri kegiatan di Komplek Dadaha, Sabtu (4/10/2025).

Viman menegaskan, pemerintah daerah harus merancang perencanaan keuangan yang lebih matang dan menerapkan strategi efisiensi anggaran yang tepat.

“Kami tetap semangat meskipun mengalami pemotongan TKD, dan perlu merencanakan keuangan dengan baik, karena ini kondisi nasional, seluruh Jawa Barat juga mengalami hal yang sama,” kata Viman.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan menggandeng legislatif dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran supaya lebih efektif. 

"Tentunya, kami dari Pemkot akan berkolaborasi dengan DPRD mencari strategi dan solusi bersama,” ungkap Viman. (*)