Gubernur Jabar Minta Bupati Tasik Tutup Dapur SPPG yang Sebabkan Belasan Pelajar Keracunan

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta dapur SPPG yang menyebabkan belasan pelajar asal SDN Margamulya untuk ditutup, yang berlokasi di Desa Cikunir, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Kejadian ini terjadi pada Jumat (17/10/2025), sebanyak 13 pelajar kelas 4, 5, dan 6 mengalami mual dan muntah usai mengkonsumsi menu MBG nasi goreng, ayam goreng, lalapan dan buah jeruk yang dibagikan dari dapur SPPG Singaparna.

Meskipun sudah berlangsung membaik, namun kejadian ini menambah rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Tasikmalaya.

Tercatat ada lima Kecamatan yang terjadi kasus keracunan, yakni di Rajapolah, Cikalong, Cipatujah, Manonjaya dan terbaru di wilayah Kecamatan Singaparna.

Baca juga: Update Keracunan MBG, Pelajar SDN Margamulya Tasikmalaya Sudah Dipulangkan Semua

"Yang ber problem dalam pengelolaannya hingga menimbulkan kerugian bagi siswa maupun bagi pemerintah rugi, maka harus ditutup, dan itu saya memberikan otoritas kewenangan walikota maupun bupati untuk menutup," ungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ketika memberikan keterangan saat menghadiri puncak peringatan HUT ke 24 Kota Tasikmalaya, Jumat (17/10/2025).

Pria yang disapa KDM, meminta pemerintah daerah melakukan tindakan tegas, karena kejadian ini terus terjadi di beberapa satuan pendidikan di Jawa Barat.

"Nanti dihentikan dulu kegiatannya untuk sementara sampai mendapatkan SPPG yang baik," ungkap KDM.

Selain itu, untuk makanan yang dikonsumsi oleh siswa itu harus dipastikan bahwa itu bersumber dari sumber-sumber yang jelas dan perlu melihat tingkat keselamatan siswa.

"Kalau mau mempelajari kasus di bandung barat, pasti yang keracunan itu dekat dengan pasar besar, artinya pasar itu harus dicek, apakah beli sayuran yang kelas 1, beli daging kelas 1 bukan, daging ayam kelas 1, jadi ini harus menjadi bahan untuk investigasi," ucap Dedi.

Menurutnya, semua instansi harus bergerak untuk menginvestigasi dan mengecek dengan benar, supaya kejadian tidak terus kembali terjadi.

"Jadi, saya kalau ada keracunan hentikan saja, yang paling utama secara teknis aparatnya di kota banyak, nanti tim kesehatannya yang memeriksa makanannya untuk di konsumsi oleh siswa," tuturnya.

Ditanyai peran kepala daerah, ia sudah memberikan arahan supaya turun langsung dan memberikan evaluasi terhadap dapur yang bermasalah.

"Saya minta ke bupati untuk menghentikan SPPG, dan lakukan evaluasi," kata Dedi. (*)