Warga Bojong Picung Cianjur Sampaikan Keluhan Soal Sampah Kepada Ketua DPRD

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIANJUR - Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, MT, mendapat aspirasi persoalan tata kelola sampah di kawasan irigasi timur Cianjur tepatnya di kawasan Bojongpicung.

Metty terus melanjutkan agenda Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di dapil IV. Setelah sebelumnya menyerap aspirasi masyarakat Ciranjang dan Mande, Rabu (17/9/2025) ia hadir di Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, dan Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi. 

Kehadiran Metty yang juga Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini  selalu disambut hangat dan antusias oleh warga, tokoh masyarakat, kader posyandu, hingga komunitas seni dan budaya.

Dalam forum reses di Sukaratu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga lingkungan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah masalah sampah. Mereka berharap ada sosialisasi mengenai tata kelola sampah yang lebih baik agar kebersihan desa tetap terjaga.

Menanggapi hal itu, Metty berkomitmen memberikan perhatian serius. Ia menegaskan akan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung serta mengupayakan program sosialisasi persampahan. “Saya ingin Sukaratu menjadi desa percontohan dalam tata kelola sampah. Dari sini kita tunjukkan bahwa penanganan sampah bisa dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh warga,” tegasnya.

Sementara di Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi, aspirasi warga lebih banyak berkisar pada persoalan infrastruktur dan fasilitas dasar. Jalan desa yang membentang panjang – bahkan disebut sebagai jalan terpanjang di Kecamatan Haurwangi maupun di dapil IV – menjadi keluhan utama. Warga berharap pembangunan jalan segera direalisasikan untuk memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, warga Cihea juga menyoroti masih banyaknya rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian pemerintah. Fasilitas sosial pun menjadi sorotan, khususnya kebutuhan MCK Masjid Jami yang dinilai mendesak bagi kenyamanan warga dalam beribadah.

Metty menanggapi aspirasi itu dengan upaya konkrit dan mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan. “Jalan, rumah layak huni, hingga fasilitas ibadah adalah kebutuhan dasar. Saya pastikan aspirasi ini akan saya kawal hingga masuk dalam agenda kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur,” ujar Metty didampingi Kades Cihea, Supriatna.

Sebelum Sukaratu dan Cihea, sebelumnya Metty mengawali reses di Ciranjang pada Senin (15/9/2025). Reses di desa ini berlangsung meriah dengan suguhan atraksi seni budaya mulai dari Maenpo hingga tari jaipong anak-anak berprestasi. Tokoh budaya Wawan Kurnia dan Kepala Desa Ciranjang Deden Ependi memberikan apresiasi atas kepedulian Metty terhadap dunia seni dan tradisi.

Pada kesempatan itu, ia kembali mengingatkan  pentingnya melestarikan budaya lokal sejalan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur serta Perbup Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur implementasinya. Kegiatan reses kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Mande pada Selasa (16/9/2025), Disana Metty menyapa warga Desa Ciandam dan Desa Kutawaringin. 

Konsistensi Menyerap Aspirasi

Rangkaian reses ini menunjukkan konsistensi Metty dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga membawa aspirasi warga ke ranah kebijakan, mulai dari budaya, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, hingga fasilitas ibadah.

Pada kesempatan di Desa Cihea sebagai rangkaian terakhir kunjungannya, Metty juga menyinggung persoalan ketersediaan air bersih dengan mendorong program sumur bor di beberapa desa yang rawan kekeringan. Menurutnya, akses air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.

Tak hanya itu, ia menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Metty menilai Cianjur sebagai daerah agraris harus mampu menjadi lumbung pangan yang kuat, dengan dukungan infrastruktur dan program pemberdayaan yang nyata.

Selain itu, ia juga menyoroti layanan kesehatan, khususnya terkait BPJS Kesehatan. Banyak warga masih terkendala dalam mengakses layanan, baik karena masalah administrasi maupun keterbatasan fasilitas.