Setelah Banjir Bandang di Garut, H Uden Minta Pemerintah Lakukan Normalisasi Sungai

Banjir ini merusak sejumlah rumah warga di Kampung Pasarkaler, Desa Balewangi yang diketahui wilayah terdampak paling parah.

Penulis: Jaenal Abidin | Editor: Dedy Herdiana
istimewa
TINJAU BANJIR - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Uden Dida Efendi. Kini ia minta adanya normalisasi sungai untuk antisipasi banjir. 

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN GARUT - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Uden Dida Efendi minta Pemerintah daerah segera lakukan kajian terkait banjir bandang yang melanda Garut Selatan 

Diketahui, banjir bandang terjadi di wilayah Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (20/11/2025) sore. 

Banjir ini merusak sejumlah rumah warga di Kampung Pasarkaler, Desa Balewangi yang diketahui wilayah terdampak paling parah.

"Ini akibat dari pendangkalan sungai seharusnya pemerintah mengkaji yang masuk status provinsi dan lebih mengutamakan sungai kecil dari kota sudah mulai lancar, sementara sungai besar belum terpelihara sama saja," ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Uden Dida Efendi kepada wartawan TribunPriangan.com, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Kerap Dilanda Bencana, H Uden Minta Pemkot Tasikmalaya dan PSDA Provinsi Tangani Secara Berkala

Selain itu, beberapa faktor yang kerap terjadi luapan air karena adanya penyumbatan sampah dari aliran sungai kecil yang masuk sungai besar. Yang akhirnya semua sampah masuk dan terjadi penyempitan dibeberapa sungai besar.

"Ini harus ada kolaborasi, sungai kecil lancar tapi sungai besar tidak terpelihara, ini jadi bom waktu," jelasnya.

H Uden berharap kondisi ini seharusnya bisa segera dicarikan solusi jangka pendek dan jangka panjang, minimal dengan dilakukan normalisasi sungai.

"Saya berharap sungai besar harus dilakukan normalisasi oleh pemerintah daerah dan PSDA. Karena kami lihat saat oni PSDA sudah punya alat komplit, sehingga tinggal diagendakan titik mana saja yang harus di normalisasi," ungkap H Uden.

Rencana ini harus segera dilakukan dan mengatur jadwal secara berkala untuk titik sungai mana saja yang menjadi prioritas.

"Bisa diatur waktu mana saja yang lebih prioritas. Karena tidak semua sungai di normalisasi, yang ada penyempitannya saja di inventarisir," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved