APBD Ciamis Turun Hampir Rp900 Miliar, Bupati Herdiat Tekankan Transparansi Dana Desa

Ringkasan Berita:

• APBD Ciamis turun hampir Rp900 miliar sejak pandemi, masih defisit Rp150 miliar.
• Bupati tekankan transparansi dan tanggung jawab dana desa.
• Pemdes diminta solid, waspada cuaca ekstrem dan risiko bencana.

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab di tengah tekanan keuangan daerah yang masih berat.

Penekanan itu disampaikan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Aula Kecamatan Kawali, Senin (26/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 desa se-Kecamatan Kawali dengan peserta kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya.

Hadir pula unsur Pemerintah Kecamatan Kawali dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Baca juga: 27 Kecamatan di Ciamis Bakal Diguyur Hujan Ringan pada Selasa Ini, Berikut Prediksi Cuaca dari BMKG

APBD Ciamis Anjlok Sejak Pandemi

Dalam arahannya, Herdiat mengungkapkan kondisi keuangan Kabupaten Ciamis yang masih berada dalam tekanan signifikan akibat dampak pandemi Covid-19.

Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut cukup tajam.

“Pada 2019 APBD Ciamis lebih dari Rp3,1 triliun. Sekarang sekitar Rp2,3 triliun. Artinya turun hampir Rp900 miliar,” kata Herdiat.

Ia menambahkan, hingga tahun anggaran 2025 dan 2026, Pemkab Ciamis masih menghadapi defisit sekitar Rp150 miliar.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: APBD Ciamis Alami Penurunan Rp 900 Miliar, Bupati Herdiat Ingatkan Desa Kelola Anggaran

Dana Desa Harus Dikelola Hati-hati

Kondisi keuangan daerah tersebut, menurut Herdiat, menuntut pemerintah desa agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola keuangan desa.

Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun administratif.

“Korupsi itu bukan hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya orang lain atau kelompok tertentu. Kepala desa adalah penanggung jawab utama, tidak bisa lepas tangan,” tegasnya.

Soliditas Pemerintahan Desa Jadi Kunci

Selain soal keuangan, Bupati Ciamis juga menyoroti pentingnya soliditas antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD.

Ia menilai lemahnya komunikasi dan sinergi sering menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pemerintahan desa itu satu kesatuan. Kalau tidak solid, sebaik apa pun memahami aturan, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Menghadapi keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan daerah, Herdiat menegaskan bahwa kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong menjadi kunci agar roda pemerintahan dan pembangunan desa tetap berjalan optimal.

Baca juga: Dana Bansos PKH Bulan Ini yang Cair ke Rekening Warga Kabupaten Ciamis

Waspada Cuaca Ekstrem

Di akhir kegiatan, Herdiat juga mengimbau pemerintah desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

Desa diminta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjaga kebersihan lingkungan, khususnya saluran air, guna mengantisipasi risiko bencana.

Ia turut mengapresiasi tingginya kepedulian sosial masyarakat Ciamis yang dinilai menjadi modal penting daerah dalam menjaga kebersihan, lingkungan, dan ketahanan sosial di tengah berbagai keterbatasan. (*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com di Google News