Mendes Yandri Minta Lulusan IPDN Kawal Penggunaan Dana Desa

Ringkasan Berita:Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengawal penggunaan dana desa yang dikelola Pemerintah Desa. 

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengawal penggunaan dana desa yang dikelola Pemerintah Desa. 

Yandri berbicara tersebut saat jadi pembicara kuliah umum kepada Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Balairung IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (21/5/2026).

Menurut Yandri, Praja IPDN dibentuk untuk menjadi calon birokrat yang  tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, serta siap membangun Indonesia dari denyut nadi pemerintahan yakni desa.

"Praja utama diharapkan dapat membantu Kemendes untuk mengawal penggunaan dana desa. Fokus penggunaan dana desa tahun 2025-2026 meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa terhadap iklim, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, desa digital, padat karya tunai desa dan dukungan koperasi desa, " kata Yandri. 

Ia mengatakan, kehadirannya ke IPDN adalah untuk menanamkan komitmen dan pemikiran yang sama kepada praja IPDN tentang seberapa krusialnya desa bagi pembangunan nasional. 

Baca juga: Nama Ari Budiman Mencuat Jelang Musda Partai Golkar Sumedang

“Bapak Presiden RI dalam Asta Cita ke-6 telah menyampaikan pentingnya pembangunan desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Inilah yang menjadi pondasi utama Kemendes, salah satu instrumennya adalah dengan mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing," katanya. 

Yandri menyebutkan, saat ini, Indonesia memiliki 75.266 desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu, katanya, dalam mendukung Asta Cita Ke-6 Kemendes PDT melaksanakan 12 aksi membangun desa, yakni, Bangun Indonesia yang terdiri atas Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan Pembentukan Koperasi Desa, Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa, Desa Swasembada Energi, Air dan Papan, Hilirisasi Produk Unggulan Desa, Pengembangan Desa Ekspor,  Pemuda/i Pelopor Desa, Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa, Digitalisasi Desa dan Pembangunan Desa Wisata, Peningkatan Investasi Desa melalui Pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri, Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa, Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah serta  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kalau kita membangun desa otomatis membangun Indonesia. Namun dari 75.266 desa di Indonesia masih ada 9.366 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Ini tugas lulusan  IPDN, calon ASN yang nantinya akan bersentuhan langsung di lapangan untuk turut mendukung kami dalam membangun desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal ini,"  ujarnya. 

Ia berharap, ke depannya lulusan IPDN dapat ditempatkan di Kemendes PDT. 

“Kami harap kiranya setiap tahun ada lulusan IPDN yang ditempatkan di Kemendes PDT, kami ingin menghadirkan pamong praja muda sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan desa seluruh nusantara dengan penempatan praja di Kemendes PDT," ucapnya. 

Rektor IPDN, Halilul Khairi, mengatakan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dihadirkan untuk memberikan kuliah umum kepada praja utama IPDN dengan tema “Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa sebagai Pilar Pembangunan Nasional : Strategi Kepemimpinan Pemerintahan di Era Transformasi. 

“Praja utama IPDN ini sebentar lagi akan lulus, mereka akan menjadi jembatan hidup antara kebijakan pemerintah pusat dan realita di lapangan. Mereka tentunya akan terjun langsung ke masyarakat, salah satunya masyarakat di desa, karena kini desa bukan lagi sekedar wilayah administratif di ujung peta, melainkan pilar utama pembangunan nasional," ujarnya.(*)