Tanah Pangangonan di Kampung Adat Kuta Ciamis Belum Berstatus Ulayat

Ia menyebut, dalam berbagai program dan pengajuan proposal, MHA Kampung Kuta kerap harus menjelaskan ulang dasar hukum keberadaannya, termasuk Perda Nomor 15 Tahun 2016.

“Perdanya ada, tapi banyak yang belum tahu. Padahal ini dasar hukum yang sangat penting,” katanya.

Firman berharap pemerintah daerah, termasuk BPN dan perangkat desa, dapat lebih aktif mendorong penyelesaian status tanah pangangonan menjadi tanah ulayat adat.

Ia menilai, pengakuan tanah ulayat akan melengkapi eksistensi Kampung Adat Kuta sebagai salah satu masyarakat adat yang telah diakui secara resmi di Jawa Barat.

“Harapan kami sederhana, aturan sudah ada, tinggal dijalankan. Kalau tanah ulayat ini selesai, keutuhan adat Kampung Kuta akan benar-benar terjaga,” ujarnya.(*)