Lewat Apel Akbar, PPDI Ciamis Mantapkan Komitmen Digitalisasi dan Program Desa 2026

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat digitalisasi desa dan memperkuat program strategis nasional pada tahun 2026. 

Hal itu disampaikan dalam Apel Akbar yang diikuti oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis yang menjadi pembuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) yang digelar di halaman Pendopo Bupati Ciamis, Jumat (12/12/2025).

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menekankan bahwa digitalisasi kini menjadi kebutuhan dasar dalam tata kelola pemerintahan desa. 

"Perangkat desa harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, seiring perkembangan teknologi. Digitalisasi bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan,” ungkapnya.

Baca juga: Digitalisasi Pajak Kian Menguat, Pemkab Ciamis Ganjar Wajib Pajak dengan Hadiah dan Penghargaan

Herdiat juga menekankan pentingnya sinergitas antara perangkat desa, kepala desa, dan BPD. 

Bila terjadi persoalan, ia meminta agar diselesaikan secara internal agar kondusivitas terjaga.

Dari sisi kesejahteraan, ia memastikan pemkab tetap menjaga penghasilan tetap perangkat desa meski kondisi keuangan daerah masih defisit.

“Kami tetap menyalurkan penghasilan tepat waktu, bahkan tahun ini ada peningkatan sesuai regulasi,” jelasnya.

Menutup amanatnya, Bupati mengingatkan perangkat desa untuk menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana.

Baca juga: Silaturahmi Akbar PPDI, Perangkat Desa Ciamis Siap Bersinergi Hadapi Tantangan Baru

Sementara itu, Ketua PPDI Ciamis, Akhmad Himawan dalam wawancaranya, menegaskan bahwa Ciamis menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang secara kolektif menyatakan kesiapan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk transformasi digital pada layanan, pelaporan, hingga tata kelola desa.

“Kita punya dua generasi perangkat desa. Generasi muda sudah siap, sementara generasi lama akan kita dorong agar lebih melek digital,” katanya.

Pada 2026, pemerintah desa akan diarahkan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program ketahanan pangan. 

Salah satu yang akan didorong adalah budidaya ayam petelur minimal di 50 persen desa, yang hasilnya dapat dikelola oleh BUMDes.

“Kalau kemarin BUMDes bingung mau usaha apa, tahun depan kita berikan opsi. Program ketahanan pangan bisa menjadi solusi konkret,” ujarnya.