Selasa, 12 Mei 2026

3.000 Penerima Manfaat di Baregbeg Terancam Tak Dapat MBG, Ini Penyebabnya

Operasional Dapur MBG Mutiara di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, mendadak terhenti, ribuan orang terancam tak peroleh MBG, ini penyebabnya

Tayang:
Penulis: Ai Sani Nuraini | Editor: Machmud Mubarok
istimewa
DAPUR MGB BERHENTI: Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Mutiara di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mendadak terhenti. Mandeknya layanan ini disebut dipicu persoalan administrasi terkait approval dana yang memerlukan persetujuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). 

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Mutiara di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendadak terhenti

Mandeknya layanan ini disebut dipicu persoalan administrasi terkait approval dana yang memerlukan persetujuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Akibatnya, lebih dari 3.000 penerima manfaat tidak mendapatkan layanan pangan bergizi selama dapur tidak beroperasi.

Mitra pengelola Dapur Mutiara, Ridwan Rulistiawan, menegaskan bahwa berbagai upaya mediasi yang difasilitasi pemerintah kecamatan tidak menghasilkan solusi. 

Ia pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan untuk menyelesaikan kisruh tersebut.

“SPPI yang bertugas tidak mengakui kami sebagai mitra pemilik dapur. Karena itu kami memutuskan akan beralih ke yayasan kami sendiri,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Ridwan menjelaskan, rencana perpindahan yayasan sebenarnya sudah dikonsultasikan ke BGN dan mendapat dukungan. 

Baca juga: Dana Operasional dari Pusat Sudah Cair, Dapur MBG Cijulang Beroperasi Kembali

Baca juga: Pemkab Tasikmalaya Minta Dapur MBG Segera Tempuh Proses Penerbitan SLHS

Namun persoalan muncul karena pencairan dana operasional dapur tetap memerlukan tanda tangan SPPI.

“Untuk beroperasi kami membutuhkan dana yang harus disetujui SPPI. Tapi SPPI-nya malah menghilang,” kata Ridwan.

Menurutnya, peralihan yayasan merupakan urusan internal mitra dan seharusnya tidak menjadi kewenangan SPPI.

“Tugas SPPI itu menyalurkan bantuan ke penerima manfaat, bukan ikut campur manajemen internal kami,” tegasnya.

Karena SPPI tak dapat dihubungi, pengajuan pencairan dana operasional tidak bisa diproses, sehingga dapur berhenti beroperasi.

“Selama dapur tidak beroperasi, lebih dari tiga ribu penerima manfaat tidak menerima MBG,” ujarnya.

Ridwan menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. 

Sumber: Tribun Priangan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved