25 Tahun Jadi Honorer, Guru RA di Ciamis Gelar Aksi Damai

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Di tengah riuhnya tuntutan para tenaga honorer di berbagai daerah, suara tegas datang dari Sunarti, sekretaris Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Ciamis.

Ia dan ribuan guru honorer swasta lainnya menyuarakan hal yang sama di depan Gedung DPRD Ciamis dalam aksi damai Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, Selasa (21/10/2025).

Sunarti ini sudah mengabdikan diri sejak tahun 2000 mengajar dengan gaji yang kadang hanya mendapat Rp50-250 ribu perbulan.

Meski penghasilan jauh dari kata layak, Sunarti tetap memilih bertahan karena panggilan hati untuk mendidik anak-anak usia dini.

"Kami tetap ikhlas, tapi kali ini kami berharap pimpinan di pusat mau memperhatikan kesejahteraan guru-guru RA,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti aksi damai tenaga honorer.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan di Kosan Pabuaran Ciamis Divonis Seumur Hidup, Keluarga Korban Lega

Ia menceritakan, banyak guru RA di Ciamis yang bertahan bukan karena gaji, melainkan karena keikhlasan dan semangat mencerdaskan generasi bangsa. Namun, kenyataan di lapangan sungguh miris.

“Ada yang gajinya Rp50 ribu, ada Rp100 ribu, yang paling besar Rp250 ribu. Itu pun tergantung yayasan. Kalau hanya mengandalkan gaji dari sekolah, jelas tidak cukup,” tuturnya.

Sebagian guru RA terpaksa mencari penghasilan tambahan dengan berdagang kecil-kecilan atau menjalankan usaha sampingan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Menurut data IGRA Ciamis, ada sekitar 1.400 guru RA yang tersebar di seluruh kabupaten.

Dari jumlah tersebut, sekitar 500 orang aktif dalam aliansi yang turut menyuarakan tuntutan kesejahteraan bersama tenaga honorer lainnya.

Aksi damai yang akan digelar pada 30 Oktober mendatang di Jakarta menjadi momentum penting bagi para guru RA untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

"Kami menuntut agar kesejahteraan guru-guru RA diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan dana dari yayasan. Pemerintah seharusnya bisa hadir melalui bantuan anggaran atau kebijakan yang berpihak,” katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara guru madrasah di bawah Kementerian Agama dan tenaga pendidik lainnya.

“Kami ingin keadilan, supaya semua guru bisa merasakan kesejahteraan yang sama,” ucapnya.