TKD Ciamis 2026 Dipangkas Rp185 Miliar, Bupati Herdiat Efisiensi dan Skala Prioritas Pembangunan

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis menghadapi tantangan fiskal cukup besar pada tahun anggaran 2026.

Pasalnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan sekitar Rp185 miliar dibanding tahun 2025. 

Meski demikian, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap optimis dan berkomitmen menjaga layanan publik berjalan maksimal.

“Kita memang mengalami penurunan TKD sekitar Rp185 miliar dari tahun sekarang. Tapi kita harus tetap optimis, dengan langkah-langkah efisiensi dan skala prioritas dalam setiap kegiatan,” ujar Herdiat saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Dekranasda di Aula PKK Ciamis, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Dampak Pemotongan TKD, Pemkot Tasik Bakal Manfaatkan Potensi Wilayah Sebagai Sumber PAD

Menurutnya, Pemkab Ciamis akan mengedepankan kegiatan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat.

Setiap program akan dievaluasi berdasarkan urgensi dan manfaat langsungnya untuk masyarakat.

“Kita harus menentukan mana yang paling penting, mana yang harus segera dikerjakan. Kegiatan yang bisa ditunda atau dikurangi, ya harus kita lakukan. Semua disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herdiat menjelaskan bahwa efisiensi akan dilakukan di berbagai sektor, terutama pada biaya operasional perangkat daerah, seperti perjalanan dinas, penggunaan listrik, telepon, dan pos pengeluaran lain yang dinilai masih bisa dihemat. 

Langkah ini, katanya, sejalan dengan arahan Presiden dan Gubernur Jawa Barat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah situasi fiskal nasional yang ketat.

“Kita akan lebih efisien di biaya operasional. Perjalanan dinas, listrik, telepon, semua harus dihemat. Itu langkah awal yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Menanggapi wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai strategi efisiensi, Bupati Herdiat menegaskan bahwa hal itu belum relevan untuk diterapkan di Ciamis. Alasannya, kondisi geografis dan jarak tempuh antarwilayah di Ciamis relatif dekat, sehingga pegawai tetap bisa melaksanakan tugas secara normal tanpa kendala berarti.

“Untuk WFH, saya kira belum saatnya di Ciamis. Kita ini daerah pelayanan publik. ASN harus tetap hadir untuk melayani masyarakat secara maksimal,” jelasnya.

Herdiat tidak menampik bahwa pengurangan TKD akan berdampak pada terbatasnya pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun mendatang. 

Menurutnya, hanya kegiatan yang bersifat mendesak atau darurat, seperti penanganan bencana alam, yang akan menjadi prioritas utama.

“Yang jelas hampir tidak ada pembangunan infrastruktur besar, kecuali yang benar-benar mendesak. Misalnya bencana alam, itu harus segera ditindaklanjuti. Sementara yang lain kita lihat perkembangan kemampuan anggaran,” ujarnya.

Herdiat mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis masih tergolong kecil, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi. 

Namun, ia memastikan bahwa gaji dan tunjangan ASN tidak akan terdampak oleh penurunan TKD.

“PAD kita kecil, jadi ruang gerak kita terbatas dan masih sangat bergantung pada pusat dan provinsi. Tapi untuk gaji dan tunjangan ASN, tetap aman,” tegasnya.

Dengan langkah efisiensi, prioritas pembangunan, dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Ciamis berupaya agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang fiskal tahun depan lebih sedikit. (*)