DPRD Kota Banjar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Perubahan Perda hingga LKPJ Wali Kota 2025

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna membahas raperda perubahan perangkat daerah serta agenda penyampaian LKPJ Wali Kota Tahun 2025 bersama Forkopimda dan jajaran OPD.
• Wali Kota Sudarsono menyebut LKPJ mengacu RKPD 2025 sebagai transisi menuju RPJMD 2025–2029 dengan visi Banjar Berdaya Bangun Masagi.
• Realisasi APBD 2025 masih unaudited, pemkot membuka kritik dan saran untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM - PANGANDARAN - DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna pada Kamis (26/3/2026) pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Banjar, Sutopo, S.IP, didampingi Wakil Ketua DPRD Ating. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono, Wakil Wali Kota Dr. H. Supriana, M.Pd, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah lainnya.

Adapun agenda rapat meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. 

Selain itu, Wali Kota Banjar juga menyampaikan nota pengantar LKPJ Tahun 2025, serta dilanjutkan dengan pendapat akhir dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Banjar H. Sudarsono menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran dengan mengacu pada capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Menurutnya, RKPD memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024–2026, sekaligus menjadi dokumen transisi menuju pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

"Penyelarasan ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah seiring dinamika politik dan kebijakan nasional pasca Pilkada serentak 2024," ujar Sudarsono.

Ia menambahkan, prioritas pembangunan daerah diwujudkan melalui berbagai program strategis dengan mengusung tagline Banjar Berdaya Bangun Masagi. Tagline tersebut mencerminkan semangat kemandirian, kemajuan, dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

"Tagline ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera, agamis, dan inovatif," katanya.

Sudarsono menyampaikan bahwa laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah masih bersifat sementara atau belum diaudit (unaudited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ia pun mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025 masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, pihaknya membuka ruang bagi kritik dan saran konstruktif.

"Kami mengharapkan masukan yang membangun guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucap Sudarsono 

Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0613/Ciamis, Komandan Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, serta pimpinan instansi vertikal lainnya. 

Hadir pula Sekretaris Daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kota Banjar.