Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Pakar ITB beberkan soal hamabatan pembangunan jalan lingkar Padalarang - Cipatat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat turun tangan dalam pembangunan jalan lingkar Padalarang - Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang sempat terhenti, karena terkendala anggaran pembebasan lahan.

Keberadaan jalan lingkar baru tersebut menjadi solusi yang sangat vital dalam permasalahan kemacetan di kawasan Padalarang - Cipatat yang selama ini seperti tak kunjung tuntas.

Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Delik Hudalah, mengatakan, rencana itu selaras dengan arah pembangunan Bandung Raya, yakni ke barat dan timur sekaligus merupakan yang terberatnya.

Sebab, menurut dia, pembangunan ke arah barat untuk menghubungkan Bandung Raya dengan Jakarta, sedangkan ke arah timur untuk akses menuju Jawa Tengah, dan secara historis ruas jalan nasional pun ke dua arah tersebut.

Baca juga: Mimpi Jadi Nyata, Jalan Lingkar Utara Jatigede Sumedang Tuntas

"Kami melihat rencana pembangunan jalan lingkar Padalarang - Cipatat ini mungkin secara kebutuhan, karena kemacetan di daerah sana," ujar Delik Hudalah saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Selasa (19/8/2025).

Ia mengatakan, persoalan umum yang menjadi kendala dalam pembangunan Bandung Raya yang secara geografis bentuknya cekungan ialah ketika hendak membangun kawasan pinggirannya seperti halnya Padalarang - Cipatat.

Pasalnya, konturnya yang tidak datar membuat anggaran pembangunannya berpotensi membengkak mengingat butuh treatment khusus dari mulai pengurukan maupun pemapasan tanah, dan lainnya.

Terlebih, jika dilihat dari sisi permukiman maka Padalarang merupakan kawasan yang cukup padat, sehingga biaya sosial ekonomi dalam pembangunan jalan lingkar baru tersebut juga berpotensi cukup besar.

"Daerah Padalarang - Cipatat dulu di zaman purbanya itu batuan kapur, kondisi tersebut jelas memengaruhi stabilitas tanahnya, dan daerah berkontur juga harus dicek kondisi lingkungannya seperti apa," kata Delik Hudalah.

Ia menyampaikan, pengecekan kondisi lingkungan diperlukan untuk memastikan kawasan itu termasuk daerah rawan bencana atau tidak, dan membuat langkah mitigasinya apabila termasuk daerah rawan.

Pihaknya mengakui, biaya pembangunan jalan agar tidak rawan longsor maupun bencana lainnya memerlukan teknologi dan treatment khusus, dan dipastikan biayanya lebih tinggi dibanding biasanya.

Selain itu, kondisi batuan kapur juga membuat kontur tanah tidak stabil, dan jika membangun jalan menggunakan teknologi yang biasanya maka berpotensi mengakibatkan jalannya cepat rusak.

"Selain masalah keselamatan, kalau (jalannya) dibangun secara biasa nanti akan cepat retak-retak, dan membuat biaya perawatannya mahal, sehingga perlu treatment khusus sejak dibangun," ujar Delik Hudalah.