TRIBUNPRIANGAN.COM - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menyiapkan satu skema terbaru bagi tenaga honorer tahun ini.

Skema tersebut diketahui sebagai langkah progresif menuju rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Skema itu meliputi tahap uji coba verifikasi data para tenaga honorer dengan seka piloting.

Selain itu, hal ini memang menjadi acuan dari konteks Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, menyoal status para honorer yang harus segera diselesaikan sebelum akhir tahun 2024.

Baca juga: Menpan RB Bocorkan Jadwal Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK 2024, Ini Penjelasannya

Tahapan ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh untuk mempersiapkan proses seleksi dan pengangkatan ASN yang lebih transparan dan efisien.

Piloting verifikasi ini merupakan skema yang dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan dalam rapat di Kantor Regional X BKN.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pidatonya, Pelaksana Tugas Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan bahwa tahap uji coba verifikasi dan validasi data para pegawai non-ASN atau honorer adalah langkah awal dalam menyusun ulang struktur ASN setelah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023.

Pasal 66 UU tersebut menegaskan bahwa struktur pegawai non-ASN harus dituntaskan paling lambat pada Desember 2024, yang berarti tidak ada lagi status honorer setelah batas waktu tersebut, karena kepegawaian hanya akan mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Imas Sukmariah, Sekretaris Utama BKN, menambahkan bahwa dalam penyusunan RPP Manajemen ASN, pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan zaman yang terjadi.

Baca juga: Ternyata Tenaga Honorer Ini yang Diprioritaskan Diangkat Jadi PPPK 2024 Menurut MenPAN RB

Verifikasi dilakukan terhadap 2.355.092 tenaga non-ASN dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 749.398 orang tenaga non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan diangkat sebagai ASN.

Imas Sukmariah menegaskan bahwa data ini akan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer.

Pemerintah berharap bahwa hasil verifikasi ini akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut menjadi pondasi bagi pembuatan kebijakan terkait status tenaga non-ASN atau honorer.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan ASN di masa depan dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil.

Proses ini juga merupakan langkah antisipatif dalam persiapan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, meskipun fokus utama pemerintah tetap pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun, penataan ASN secara menyeluruh menjadi prioritas guna membentuk birokrasi yang kuat dan responsif.

Baca juga: BOCORAN MenPAN RB untuk Tenaga Honorer yang Tak Lulus PPPK 2023, Ada Syarat Khusus Ini

Perlu ditekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan peluang yang adil bagi para honorer yang telah lama berdedikasi.

Transparansi dalam rekrutmen dan penataan ASN diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam struktur birokrasi pemerintah.

Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi dan peningkatan layanan publik, serta sebagai langkah menuju keadilan bagi para honorer.(*)