TRIBUNPRIANGAN.COM - Tribuners, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa besok tepatnya tanggal 17 September 2023 pemerintah akan resmi membuka pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 serentak seleruh Indonesia.

Tepatnya jadwal tersebut sudah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

Baca juga: H-1 Pembukaan CPNS 2023, Ini Trik Jitu Anti-Ngehang Saat Login sscasn.bkn.go.id dan Cara Daftarnya

Diketahui, ada sekitar 78.862 formasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk proses rekrutmen pada tahun ini.

CASN untuk pemerintah pusat ditetapkan sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.

Adapun, di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Pasti, kamu pun juga penasaran apa saja lembaga kementerian serta lembaga-lembagaa lainnya yang sudah mengumumkan kebutuhannya untuk rekrutmen CPNS maupun PPPK tahun ini? Berikut ini dia daftarnya.

Baca juga: H-1 Pembukaan Pendaftaran CPNS 2023, Ini Dia Berkas Persyaratan Lengkap yang Tak Boleh Ketinggalan

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Yang pertama, kementerian yang sudah umumkan membuka kebutuhan CASN untuk tahun 2023 adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diketahui, bahwa ESDM ini membuka kebutuhan CASN sebanyak 244 formasi.

Yang mana, untuk jumlah tersebut dibagi dalam beberapa formasi lagi diantaranya 4 CPNS dosen, lalu 190 PPPK teknis, dan 50 PPPK tenaga kesehatan atau nakes.

2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Selanjutnya ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sudah siap menerikan CASN tahun 2023 ini.

Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, jika pihaknya sudah siap membuka formasi yang akan dibuka tahun ini sebanyak 500 posisi lho dengan klasifikasi lulusan tingkat S3.

Baca juga: Berikut 22 Latihan Soal CPNS 2023 Lengkap Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasannya

3. Mahkamah Agung