Warga dan Pelaku Wisata Tegaskan Penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Polemik pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menuai penolakan dari masyarakat dan pelaku wisata setempat. 

Ketua Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), Iwan Sofa, menegaskan bahwa gerakan penolakan KJA merupakan murni inisiatif masyarakat, bukan dorongan dari tokoh tertentu.

"Beberapa waktu ke belakang kita tidak diam. Kita terus berkoordinasi dengan pelaku usaha wisata dan masyarakat di Pantai Timur terkait penolakan KJA," ujar Iwan kepada Tribun Jabar di Pantai Timur Pangandaran, Selasa (19/8/2025) siang.

Menurutnya, deklarasi penolakan KJA yang digelar di Bandara International Beach Street Susi Air Pamugaran bukanlah inisiatif Susi Pudjiastuti maupun Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata. 

Baca juga: Ribuan Warga Pangandaran Terancam Tak Bisa Makan, Gara-gara KJA di Pantai Timur

Justru, masyarakatlah di Pantai Timur yang berinisiatif meminta dukungan kedua tokoh tersebut.

"Persatuan masyarakat untuk penolakan KJA itu kita laksanakan atas dasar inisiatif kami sendiri. Kami datang ke HNSI dan ke Bu Susi untuk meminta dukungan, bukan sebaliknya," katanya.

Meskipun belakangan muncul sejumlah pernyataan tandingan (counter statement) dari berbagai pihak di media massa yang dianggap memojokkan tokoh masyarakat, itu tidak akan melemahkan semangatnya.

"Kita tetap dalam satu barisan, satu komitmen menolak KJA. Kalau mereka satu langkah, kita akan sepuluh langkah. Kalau mereka sepuluh, kita akan seratus," ucap Iwan.

Saat ini, masyarakat pun tengah menanti rencana pertemuan dialog yang akan menghadirkan akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran, nelayan, serta pelaku usaha wisata. 

"Dalam forum itu, kita pastikan memastikan akan menyampaikan sikap yang sama yaitu menolak keberadaan KJA di Pantai Timur," ujarnya. 

Baca juga: Ketua HNSI Pangandaran Minta Pemerintah Cabut Izin KJA di Pantai Timur