Nasib 830 Honorer R4 Kota Tasik Masih Belum Jelas, Ini yang Dilakukan BKPSDM ke KemenPANRB

Hal ini dikatakan usai melakukan balasan surat rekomendasi ke KemenPANRB soal status honorer R4 yang berjumlah 830 orang dari Pemkot Tasikmalaya

Penulis: Jaenal Abidin | Editor: Dedy Herdiana
Tribunpriangan.com/Jaenal Abidin
BICARA NASIB HONORER - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara ketika memberikan keterangan soal status R4 saat ditemui di Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (13/8/2025). 

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya berencana mengarahkan pegawai honorer kesehatan menjadi tenaga profesional. 

Hal ini dikatakan usai melakukan balasan surat rekomendasi ke KemenPANRB soal status kategori R4 yang berjumlah 830 orang dari berbagai instansi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, pada Rabu (13/8/2025).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara menjelaskan, bahwa pihaknya berencana mengarahkan pegawai non ASN BLUD menjadi tenaga profesional.

"Penafsirannya waktu kita ke KemenpanRB yang non ASN di BLUD lebih diarahkan bukan menjadi P3K tapi menjadi tenaga profesional," ucap Gungun kepada wartawan.

Baca juga: Nasib Honorer Kota Tasikmalaya, Pemkot Baru Petakan R2 dan R3, Untuk R4 Masih "Digantung"

Alasannya karena ketika dibahas struktural anggaran dan kebutuhan tenaga berbeda meskipun berada di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.

"Kan yang BLUD itu bisa mengelola keuangan sendiri hingga kepegawaian, meskipun masih satu bagian dari Pemkot Tasikmalaya," tegasnya 

Namun, muncul namanya R4 itu yang tidak ada data base tapi ikut seleksi dengan pegawai BLUD dan itu harus memastikan soal statusnya.

Jumlahnya pun cukup banyak dari total keseluruhan R4 saat ini dan paling mendominasi pegawai BLUD.

"Kurang lebih jumlahnya 830 kalau dengan non ASN dengan dinas lain, tapi BLUD lebih banyak dan dominasi," katanya.

Gungun berharap semua kategori R4 bisa diangkat statusnya tapi pihaknya harus mengikuti aturan dari pusat. Meskipun beban anggaran dari daerah.

"Kalau kita pengennya bisa, cuma kita harus taat aturan, kan yang buat aturan pusat bukan daerah, meskipun keuangan dibebankan ke daerah," tuturnya. (*)

 

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved