Pendaftaran PPPK Badan Gizi Nasional, Ini Persyaratan yang Harus Dibawa

Tenaga PPPK yang diterima akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti:

1. Dapur Umum Sekolah & Pesantren
2. Posyandu & Puskesmas Terpadu
3. Tim Mobilisasi Gizi Komunitas
4. Tenaga Manajemen Gizi Wilayah 

Penempatan disesuaikan dengan domisili pelamar berdasarkan KTP, untuk efisiensi operasional dan pemerataan pelayanan

• Dokumen dan Syarat Wajib yang Harus Disiapkan

Sambil menunggu pengumuman resmi, berikut sejumlah dokumen dasar yang sebaiknya mulai kamu siapkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pas foto terbaru
3. Surat lamaran yang ditujukan ke BGN
4. Ijazah asli atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
5. Transkrip nilai

Selain itu, ada pula persyaratan umum yang harus dipenuhi calon pelamar PPPK BGN 2025, antara lain:

• • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia maksimal 30 tahun saat mendaftar
  • Lulusan D-4, S-1, atau S-2 dari perguruan tinggi terakreditasi
  • Tidak pernah dipidana penjara atau diberhentikan secara tidak hormat
  • Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba (dibuktikan dengan surat dari RS pemerintah tipe C atau lebih tinggi)
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
  • Bagi pelamar perempuan, tidak sedang hamil saat seleksi dan penempatan awal
  • Jika sudah menikah, wajib mendapatkan izin tertulis dari pasangan
  • Tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain
  • Tentunya, pembukaan seleksi PPPK BGN 2025 adalah sebuah kesempatan terbaik untuk bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam sistem ketahanan gizi nasional.

Maka dari itu, yuk persiapkan diri kamu sebaik mungkin untuk rekrutmen PPPK BGN 2025 tahun ini.

Skema Terbaru Rekrutmen PPPK 2025

1. Konteks Umum: Tanpa CPNS, Fokus ke PPPK

Pemerintah secara resmi tidak membuka formasi CPNS untuk 2025, dan sepenuhnya beralih ke jalur PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi dan optimalisasi APBN.

2. Skema PPPK Penuh Waktu

Seleksi akan terbuka untuk semua pelamar umum melalui seleksi kompetensi berbasis CAT via SSCASN.

Pelamar yang lolos mendapatkan status PPPK penuh waktu dengan gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan.

Umumnya ditujukan terhadap kebutuhan sektor prioritas seperti tenaga pendidik, kesehatan, analis, dll.

3. Skema PPPK Paruh Waktu – Inovasi 2025

Untuk skema ini memerlukan ketentuan yang relatif khusus karena berkaitan dengan status peserta yang punya peluang besar ke tingkat selanjutnya.

Dimana skema ini tidak melakukan seleksi ulang, cukup berdasarkan data dan pengusulan instansi.

Skema ini juga dikabarkan akan dilaksanakan menurut Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 sebagai solusi administratif penyelesaian status honorer.