Komisi IV DPRD Kabupaten Tasik Bakal Panggil Disdik untuk Ketahui Update Data Seluruh Sekolah Rusak

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya bakal memanggil Dinas Pendidikan untuk mengetahui update data kerusakan sekolah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemanggilan ini dilakukan menyusul ramainya kondisi kerusakan ruang kelas milik SDN Mandalawangi, Cikatomas yang viral di media sosial.

Bahkan, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi pernah mengenyam pendidikan sampai kelas 4 SD di sekolah tersebut.

"Iya kami dari komisi IV akan memanggil Disdik Minggu depan untuk update data kerusakan sekolah sekaligus evaluasi semesteran, karena ada cut off sejauh mana posisi di pergeseran ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepuloh kepada wartawan TribunPriangan.com.

Baca juga: Soal Kerusakan SDN Mandalawangi, Wabup Tasik Asep: Jangan Gara-gara Saya Jadi Sorotan

Asep menjelaskan hal ini dilakukan karena Bupati Tasikmalaya ini mau menarik atau menggeser kegiatan yang emang tidak menjadi skala prioritas menjadi prioritas.

Agar ketika dipanggil bisa diketahui apa saja kebutuhan yang dimiliki Disdik soal data kerusakan ruang kelas.

"Kalau di Disdik skala prioritas infrastruktur ruang kelas, sejauh mana pak bupati merespon hal ini, nanti kita pengen tahu juga Dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan yang mendorong, serta mendukung kebijakan bupati sekarang," jelasnya.

Ia juga menuturkan, bahwa setiap Kecamatan memiliki jumlah kerusakan ruang kelas yang sudah memprihatinkan.

"Rata-rata setiap kecamatan ada sekolah rusak, walaupun data valid ada di Disdik, salah satunya RKB tak digunakan di SDN Mandalawangi sampai belajar satu ruangan jadi dua kelas karena disekat menggunakan triplek," tambahnya.

Baca juga: Selain SDN Mandalawangi, Disdik Catat Masih Banyak Sekolah Rusak Berat di Kabupaten Tasikmalaya

Komisi IV juga bakal mendorong lewat jaringan struktural ke tingkat provinsi dan pusat. Walaupun kewenangan daerah, tapi bisa disentuh dari kegiatan lain.

"Kalau dorongan ada, kita berdasarkan jaringan struktural dari setiap partai membangun, dan sounding ke Pemprov maupun pusat. Dan sistemnya bisa hibah atau Banprov," ungkap Asep.

Menurutnya, bahwa di Kabupaten Tasik, kalau Banprov tahun ini dan tahun 2026 akan ditinjau ulang oleh gubernur khusus Tasikmalaya.

"Artinya harus ada langkah konkret dan penambahan soal bantuannya, tapi di khususkan ke ruang kelas dan fasilitas penunjang di setiap sekolah yang urgent," katanya. (*)

Baca juga: Kabupaten Tasik Darurat Sekolah Rusak, Dewan Minta Disdik Prioritaskan Perbaikan RKB