Kasus Kekerasan Anak di Kota Tasik Masih Tinggi, Perlu Kebijakan Layak Anak yang Tak Cuma Penilaian

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - KPAD Kota Tasikmalaya mencatat kasus kekerasan anak di bawah umur masih tinggi, hal ini disampaikan ketika menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2025 yang berlangsung di Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (23/7/2025).

"Kalau kekerasan terhadap anak dari kurun 2022 sampai 2025 sekarang ada sekitar 200 lebih, itu termasuk berbagai jenis kekerasan, fisik, psikis, bullying kemudian kekerasan seksual yang paling banyak akhir-akhir ini," ungkap Ketua KPAD Kota Tasikmalaya, Rina Marlina ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com.

Adapun persoalan lain yakni penelantaran anak sampai ada konflik pengasuhan. Tentunya semua ini perlu menjadi perhatian bersama dan harus mendapat perlindungan.

"HJal itu yang mungkin harus menjadi perhatian bersama. Kita memastikan bahwa anak-anak ini harus dilindungi dari berbagai macam lingkungan ataupun keluarga, dan harus saling menjaga dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Anak 10 Tahun di Tasikmalaya Jadi Korban Kekerasan Ayah Temannya

Karena, sekarang ada tantangan semacam media sosial itu juga sangat mengganggu dan bisa membentuk prilaku anak terkait memang bisa saja menyalahgunakan teknologi.

Selain itu, refleksi di Hari Anak Nasional perlu adanya kebijakan sehingga menjadi kota layak anak tidak hanya sebatas penilaian. Tapi harus ada upaya dalam semua aspek.

"Menurut saya ini berproses, mengejar supaya kota Tasikmalaya menjadi kota layak anak itu bukan sebatas penilaian saja, tapi merupakan upaya sebuah gerakan bersama membangun kesadaran semua pihak supaya bisa bersinergi," tegas Rina.

Pihaknya juga yakin semua OPD terkait sudah melakukan banyak hal untuk merespon, melakukan pemenuhan anak.

Namun, dalam hal ini bagaimana semua pihak bersinergi dan bisa mengatasi persoalan itu tidak hanya hulunya saja, tapi hilirnya juga sama dan harus diintervensi secara mendalam.

"Pesannya adalah bagaimana paling utama soal kebijakan, kebijakan yang nantinya bisa berpihak yang mendorong kebijakan kota layak anak," ucap Rina.

Adapun rangkaian Hari Anak Nasional yakni melaksanakan FGD untuk mencoba menggali tantangan dan hambatan dari berbagai OPD dan pegiat seputar perlindungan anak.

Hal ini dilakukan untuk mendengarkan apa saja hambatan dan tantangan dalam upaya pemenuhan anak dan perlindungan anak.

"Jadi ada beberapa rekomendasi salah salah satunya kebijakan kota layak anak yang sampai saat ini masih banyak tantangan," jelasnya.

Supaya anak-anak di kota Tasikmalaya ini terpenuhi haknya, terutama anak disabilitas, anak berprestasi agar bisa mewujudkan partisipasinya.

"Nanti yang kita harapkan adalah bagaimana caranya di Hari Anak Nasional ini berkolaborasi unsur pemerintah termasuk semua yang nantinya mendukung kota layak anak," katanya.(*)