Didesak Mundur, Kepala KCD XIII: Siap Proses Sesuai Mekanisme yang Berlaku

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat di Ciamis digeruduk massa aksi dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) pada Kamis (17/7/2025).

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan Sapma PP ke KCD Wilayah XIII beberapa waktu lalu yang diniliai tidak menghasilkan solusi apapun.

Massa yang mendatangi kantor KCD di Kabupaten Ciamis sambil membawa berbagai tuntutan terhadap Kepala KCD, Widhy Kurniatun, termasuk desakan agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes sejumlah persoalan yang dinilai merusak citra dunia pendidikan di wilayah kerja KCD XIII yang meliputi Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran. 

Mereka menyebut adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) saat kunjungan ke sekolah-sekolah, yang disebut-sebut sebagai permintaan "jatah".

Selain itu, massa juga menyoroti proyek pembangunan salah satu SMK Negeri di Kecamatan Cijeunjing yang hingga kini belum digunakan, meskipun pembangunan fisiknya telah lama rampung. 

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan dari pihak KCD.

“Kalau pejabat tidak mampu menjalankan amanah, lebih baik mundur. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik semacam ini,” teriak Rizal, salah satu orator aksi.

Tak hanya itu, massa juga mempertanyakan absennya Kepala KCD dalam sejumlah agenda resmi Pemkab Ciamis, yang mereka nilai sebagai bentuk kurangnya komitmen terhadap kerja sama lintas institusi.

Saat menemui massa aksi, Widhy memberikan tanggapan langsung. 

Ia menyampaikan permintaan maaf apabila kinerja instansinya belum memuaskan, serta mengapresiasi kritik dan masukan yang disampaikan.

“Saya menghargai aspirasi masyarakat. Jika ada kekurangan dalam kinerja kami, itu akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujar Widhy di hadapan para demonstran.

Namun, terkait desakan mundur, Widhy menegaskan bahwa dirinya adalah aparatur sipil negara yang bekerja di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, keputusan mengenai jabatan bukanlah kewenangannya secara pribadi.