Kades Cicapar Disanksi oleh Pemkab Ciamis, Buntut Didemo Warga dan Alasan Berikut Ini

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Pemerintah Kabupaten Ciamis memastikan penanganan polemik yang melibatkan Kepala Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Imat Ruhimat, dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. 

Salah satunya dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, Andi Sopyandi, menyampaikan bahwa pemberian sanksi administratif telah dijalankan oleh Camat setempat baik secara lisan maupun tertulis.

“Camat sudah menindaklanjuti dengan teguran lisan dan tertulis kepada Kepala Desa Cicapar, karena adanya dugaan pelanggaran larangan dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Andi saat dihubungi, Sabtu (12/7/2025).

Baca juga: Puluhan Spanduk dan Poster Diarak Warga Desa Cicapar Ciamis: Janji Kades Hanya Bacot, Mundur!

Ia menjelaskan, persoalan di Desa Cicapar telah muncul sejak akhir 2023. Saat itu, pihak desa dan BPD sempat melakukan musyawarah terkait sejumlah permasalahan yang muncul. 

Namun, hingga kini masih terdapat kegiatan desa yang belum terealisasi sesuai rencana, yang memicu kekecewaan masyarakat.

“Sebagian program belum dijalankan sebagaimana mestinya. Itulah yang kemudian memicu munculnya aspirasi warga, baik melalui audiensi maupun aksi demonstrasi,” tambahnya.

Bahkan, dugaan penggunaan aset milik Desa Kawasen oleh Kepala Desa Cicapar menambah ketegangan dan memperbesar tekanan dari warga. 

Aspirasi masyarakat dan BPD pun akhirnya disampaikan secara langsung hingga ke DPRD Ciamis.

Meski desakan agar kepala desa segera diberhentikan semakin kuat, Andi menegaskan bahwa proses pemberhentian harus mengikuti tahapan hukum yang berlaku. 

Pemerintah daerah tidak bisa serta-merta memberhentikan kepala desa tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kepala desa merupakan jabatan yang dilindungi undang-undang. Maka setiap proses penindakan harus melalui prosedur yang tepat agar tidak menimbulkan dampak hukum bagi pimpinan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, jika teguran tidak diindahkan, Pemkab dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati. 

Bila tetap tidak ada perubahan sikap atau perbaikan, maka pemberhentian tetap bisa dilakukan.

Andi juga mengungkapkan bahwa BPD Desa Cicapar telah menggelar musyawarah khusus untuk merespons aspirasi masyarakat dan telah menyerahkan berita acaranya kepada pihak kecamatan sebagai bahan tindak lanjut ke Bupati.(*)