Server SPMB Jabar Selalu Error Setiap Tahun, Ini Saran Ombudsman RI untuk SPMB Tahap Dua

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk SPMB tahap dua yang dibuka mulai pekan depan. Terlebih kerap terjadinya server error di saat awal-awal pendaftaran SPMB.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, mengatakan, saran tersebut sebagai catatan evaluasi dari SPMB tahap pertama, sehingga harus diperbaiki pada tahap kedua yang dibuka mulai 24 Juni - 1 Juli 2025.

Menurut dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat harus mempertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme mengambil antrean pendaftar terlebih dahulu sesuai kuota yang tersedia setiap hari.

"Langkah tersebut untuk mengatasi kendala dan keterbatasan server dalam menerima pendaftaran dalam jumlah besar yang selalu terjadi berulang dalam setiap tahunnya," ujar Dan Satriana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/6/2025).

Baca juga: Solusi Jika Tidak Lolos SPMB Jabar 2025 Tahap 1, Bisa Daftar Tahap 2, Ini Cara dan Ketentuannya

Ia mengatakan, pengembangan sistem antrean itu dapat memastikan proses pendaftaran sesuai jadwal antrean yang telah ditentukan berjalan lancar, dan mencegah server down.

Selain itu, kesesuaian pelaksanaan pendaftaran berdasarkan kapasitas server dan jumlah verifikator akan menyajikan data secara faktual sebagaimana diamanahkan Peraturan Kemendikdasmen mengenai SPMB. 

Pihaknya pun mendorong agar seluruh pengaduan yang diterima dari berbagai kanal atau sanggahan dari calon murid baru sebelum Rapat Dewan Guru yang menetapkan hasil seleksi SPMB tahap satu diselesaikan hingga tuntas.

"Ini untuk memastikan semua keberatan dari calon murid baru yang mendaftar SPMB tahap satu dan/atau pihak yang dirugikan telah mendapatkan tanggapan maupun perbaikan sesuai peraturan SPMB," kata Dan Satriana.

Baca juga: Antisipasi Praktik Jual Beli Kursi di SPMB 2025, Ini Kata Plt Kepala Disdik Kota Tasikmalaya

Ia menyampaikan, saran berikutnya ialah meneruskan verifikasi dan validasi dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang dilakukan sekolah sesuai kebutuhan serta tidak terbatas sampai jadwal pengumuman hingga daftar ulang. 

Jika dari hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen atau ketidakseusaian kondisi lapangan, maka calon murid tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi atau didiskuslifikasi seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Barat pada tahun lalu.

Namun, tetap membuka peluang bantuan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, sehingga SPMB tahap satu dapat dipasrikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku

"Kami juga menyarankan Pemprov Jabar mengembangkan mekanisme penyaluran dan memberikan bantuan bagi calon murid baru dari jalur afirmasi yang tidak diterima dalam SPMB tahap satu serta bersedia disalurkan ke sekolah swasta," ujar Dan Satriana.

Baca juga: Ini Dia Indikasi Kecurangan di SPMB Jabar 2025, Ombudsman Terima Laporan dari Masyarakat

Pihaknya mengakui, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun penyandang disabilitas di Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga diminta memperbaiki kelengkapan informasi dalam pengumuman pendaftaran SPMB tahap dua yang mengacu pada peraturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

"Kelengkapan informasi publik SPMB diperlukan sebagai pertimbangan calon murid baru dalam memilih sekolah maupun mendorong pengawasan masyarakat yang berkualitas dalam mewujudkan SPMB yang transparan dan akuntabel," kata Dan Satriana.

Baca juga: Laporkan Jika Ada Kejanggalan Pada SPMB Jabar 2025 Tahap 1, 210 Ribu Calon Murid Baru Diterima