Anggota DPRD Pangandaran Soroti Kualitas Pendidikan di Wilayahnya, Belum Ada Peningkatan

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Komisi IV, Iwan Mohamad Ridwan, menyoroti kondisi pendidikan di wilayahnya

Penulis: Padna | Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Padna
PENDIDIKAN - Kualitas pendiikan di Kabupaten Pangandaran disorot Anggota Komisi IV DPRD Pangandaran, Iwan Muhamad Ridwan, belum menunjukkan peningkatan. Ilustrasi foto bangunan SD Negeri 1 Banjarharja. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Komisi IV, Iwan Mohamad Ridwan, menyoroti kondisi pendidikan di wilayahnya. 

Menurut Iwan, meskipun biaya pendidikan telah digratiskan, kualitas pendidikan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Rata-rata sekolah menyusun program kegiatan setiap tahunnya itu selalu copy paste. Tidak ada guru-guru sekarang ini untuk bagaimana berinovasi," ujar Iwan dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (8/6/2025) siang.

Iwan mengatakan, tujuan dari menggratiskan pendidikan bukan hanya mengurangi beban orang tua siswa dalam pembiayaan melainkan juga bagaimana mutu pendidikan meningkat. 

"Jangan sampai terjadi anak lulus SD atau MI masuk SMP belum bisa membaca. Dan ini banyak fakta di lapangan seperti itu di Pangandaran," katanya.

Iwan, yang memiliki latar belakang sebagai guru, menekankan bahwa kualitas pendidikan bukan hanya menyangkut anak didik melainkan juga tenaga pendidik. 

"Jadi, tahu hal itu. Tentu, ini harus menjadi pemikiran bersama bukan hanya dinas pendidikan," ucap Iwan.

Baca juga: Respons Orang Tua Pelajar di Pangandaran soal Kebijakan Aturan Baru Jam Masuk Sekolah dari KDM

Selain Dinas Pendidikan, tentu peran komite sekolah dalam memprioritaskan pendidikan itu sangat penting. 

"Jadi, komite harus memberikan masukan-masukan ke sekolah terkait kondisi itu," ujarnya. 

Iwan pun  merespons soal kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang jam masuk sekolah lebih awal.

Jam masuk sekolah yang sebelumnya pukul 07.00 WIB dimajukan lebih awal menjadi pukul 06.30 WIB. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 28 Mei 2025 dengan Nomor 58/PK.03/Disdik.

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Mohamad Ridwan, mengaku, setuju dengan kebijakan Gubernur Jabar tentang jam masuk sekolah lebih pagi.

"Kalau bertujuan untuk lebih berdisiplin tentu sepakat. Karena, manfaatnya itu sangat banyak," ujar Iwan dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp.

Paling tidak, apabila awal pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB, minimal anak-anak sekolah bisa bangun pada jam 5 pagi. 

"Jika anak sekolah masuk pukul 06.30 WIB, berarti jam setengah 5 atau jam 5 pagi sudah bangun. Nah, dari situ si anak diawali belajar disiplin bangun pagi," katanya.

Menurutnya, bangun pagi itu sangat banyak keuntungan bagi si anak. Di antaranya, bagi muslim salat subuh tidak akan terlambat.

"Terus, di jam-jam itu kan udara masih segar, otak dan tubuh masih bugar. Tentu itu sangat bagus untuk si anak," ucap Iwan.

Selain itu, masuk lebih pagi ini akan berefek terhadap penerapan jam malam. Diharapkan, anak - anak sekolah tidak ada lagi keluyuran di atas jam 9 malam. 

Mereka akan lebih tertib untuk istirahat dan tidak lagi berkeliaran. Karena, jika melebihi jam 9 malam mereka akan takut bangun kesiangan.

"Kan, perjuangan pak Gubernur seperti itu sebenarnya, bagaimana anak-anak sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai SMA sederajat itu bisa disiplin. Disiplin mulai dari bangun pagi dan mulai tidur malam. Kan, tujuan pendidikan itu mendidik ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Jadi, pendidikan bukan hanya menerima materi mata pelajaran yang diberikan guru melainkan belajar disiplin sejak ada di rumah."Itu yang saya analisa dan dikaji dari tujuan yang diinginkan oleh pak Gubernur," katanya.

Tentu, ia sebagai warga dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran di komisi IV yang membidangi pendidikan setuju kalau kebijakan itu diterapkan."Karena, manfaatnya sangat banyak. Salah satunya menerapkan disiplin pada anak sejak dini," ucap Iwan.

Memang, kata Iwan, dalam penerapan kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Tapi, jika semua sadar dan mendukung program itu tentu Jawa Barat akan menjadi Pionir.

"Minimal, anak - anak yang lulus di tingkat SMA sederajat bisa memiliki karakter berbeda daripada di Provinsi lain," ujarnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved