100 Hari Kerja Bupati Ciamis Herdiat Sunarya Dinilai Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Nur Muttaqin, menilai masa 100 hari kerja Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menunjukkan komitmen yang tinggi, meskipun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

"Secara regulasi memang tidak ada kewajiban untuk evaluasi di 100 hari pertama. Tapi secara pribadi, saya melihat PR-nya masih cukup banyak," ujar Nur Muttaqin saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat, Rabu (4/6/2025) sore.

Salah satu catatan penting, lanjutnya, adalah kekosongan jabatan kepala dinas di beberapa OPD yang tercatat ada tujuh jabatan eselon II yang belum terisi.

"Ini harus jadi perhatian serius. Harus ada penempatan orang yang sesuai dengan kapasitasnya, the right man in the right place," tegasnya.

Meski Herdiat sempat menjalani tindakan medis, Nur Muttaqin mengapresiasi respons cepat Bupati Ciamis itu terhadap berbagai peristiwa, terutama dalam menyikapi bencana dan urusan masyarakat.

"Pak Herdiat tetap gercep. Tindakannya terhadap masyarakat selalu cepat, bahkan di tengah kondisi kesehatannya yang belum benar-benar fit, beliau selalu mengusahakan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Dari sisi anggaran, Nur Muttaqin menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2024 terjadi surplus sekitar Rp 4 miliar, meski tahun tersebut dijalani dalam dua kepemimpinan yaitu Pj. Bupati dan Bupati definitif Herdiat Sunarya.

"Untuk PAD 2025, kita masih menunggu. Harapannya bisa surplus lagi meskipun di tengah kebijakan efisiensi nasional," kata politisi Demokrat tersebut.

Ia juga menyoroti masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait layanan jaminan kesehatan.

"Masih banyak kartu jaminan kesehatan masyarakat yang tidak aktif. Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena menyangkut layanan dasar," tambahnya.

Saat disinggung terkait posisi Wakil Bupati yang belum terisi, Nur Muttaqin menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik Bupati Herdiat dan partai-partai pengusung.

"Memang sampai saat ini belum ada usulan formal dari partai. Mungkin masih melihat situasi dan waktu yang tepat. Kalau melihat SK Mendagri, yang ada hanya Bupati saja, jadi Pak Herdiat saat ini memang menjabat sendiri tanpa wakil," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa meskipun utang daerah ke pihak ketiga telah tuntas pada 2024, pada awal 2025 Pemkab kembali mengeksekusi pinjaman senilai Rp70 miliar untuk membiayai program yang sempat tertunda.

"Pinjaman sebelumnya yang disetujui DPRD sebesar Rp 450 miliar tidak jadi dieksekusi oleh Pj Bupati saat itu, sehingga ada program yang tertunda," jelas Nurmuttaqin.