Belum Punya SMA Negeri, Kecamatan Pamulihan Khawatir Daya Saing Generasi Muda

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang sedang mengupayakan berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kecamatan tersebut. Namun, sejumlah kendala dihadapi seperti ketersediaan lahan. 

Saat ini, pemerintah kecamatan, Tim Akselerasi, dan Patriot Desa penugasan Kecamatan Pamulihan sedang berupaya untuk mewujudkan kebutuhan itu. Sejauh ini, lulusan SMP di Pamulihan jika ingin ke SMAN haru ke SMAN Tanjungsari. 

"Kami sudah berbicara dengan sejumlah pihak, termasuk Pak Camat untuk mewujudkan pendirian SMAN Pamulihan. Selama 25 tahun berdiri sebagai kecamatan, Pamulihan belum punya SMAN," kata Fajar Islam, Patriot Desa Jawa Barat yang bertugas di Pamulihan, Rabu (23/4/2025). 

Dia mengatakan, dalam rencanaya SMAN Pamulihan akan didirikan di lokasi bekas Kantor Kecamatan Pamulihan di Desa Ciptasari, menyusul kepindahan kantor kecamatan ke Desa Haurgombong. 

"Ya tapi itu lahannya milik Pemkab Sumedang, harus ada hibah dulu dari Pemkab Sumedang ke Pemprov Jawa Barat kalau ingin ada SMAN Pamulihan. Dari Pemkab ini yang belum ada jawaban," katanya. 

Camat Pamulihan, Ade Rohana mengatakan warganya yang lulusan SMP tidak semuanya dalam kondisi ekonomi yang mampu membayar biaya sekolah SMA swasta. Tapi mereka juga tidak semuanya lulus ke SMA Negeri Tanjungsari karena terkendala sistem zonasi. 

"Permasalahan semakin terasa dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Data tahun lalu menunjukkan bahwa 250 lulusan SMP dari Pamulihan tidak diterima di SMA Negeri Tanjungsari karena keterbatasan kuota zonasi,"

"Untuk tahun 2025 ini, Kecamatan Pamulihan mencatat 906 lulusan SMP, yang sebagian besar kini berisiko tidak memperoleh akses ke pendidikan menengah negeri,"

"Ini bukan sekadar kebutuhan fasilitas pendidikan, tapi soal keadilan akses dan peluang daya saing bagi generasi muda kami," katanya. 

Sejumlah upaya administratif telah dilakukan, mulai dari menyurati Penjabat Bupati Sumedang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, hingga Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi. 

"Namun hingga kini belum ada respons dan tindak lanjut," katanya.(*)