Alasan Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Mau Jadi Komisaris BJB Setelah Ditelepon KDM

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - "Bossman" Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya menyatakan siap mengemban amanah sebagai Komisaris Utama Independen dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), setelah resmi ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu (16/4/2025). 

Mardigu menegaskan bahwa dirinya diminta untuk fokus menjaga transparansi dan mencegah praktik-praktik korupsi di tubuh BJB.

“Pesan saya hanya satu, untuk transparansi, keterbukaan, sehingga tidak ada yang dibawa ke meja, tidak ada peluang korupsi. Itu saja yang saya diminta untuk kawal,” ujarnya.

Terkait alasannya bersedia menerima jabatan tersebut, Mardigu mengaku tertantang untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. 

“Ini adalah komitmen yang menarik, karena kita harus membuktikan bahwa teori atau keilmuan yang kita miliki itu harus ada tempat untuk dipraktikkan. Dan Pak Dedi Mulyadi menantang saya, menantang kami, untuk mempraktikkan itu di Jawa Barat,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Helmy Yahya. Saat pertama kali dihubungi Gubernur Jawa Barat, ia mengaku kaget dan meminta waktu untuk berpikir. 

“Saya sempat bilang, ‘boleh gak saya mikir dulu?’ Saya ngobrol dulu sama istri. Tapi beberapa jam kemudian, setelah komunikasi lagi, saya bilang bismillah. Ini amanah buat saya,” ungkapnya.

Helmy menyebut dirinya merasa terikat secara emosional dengan Jawa Barat.

“Saya Jabar banget. 18 tahun tinggal di Bekasi, anak saya kuliah di ITB. Jadi pas banget, insya Allah saya mohon doa dan dukungan agar BJB bisa naik peringkat dan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB yang baru, Yusuf Saadudin, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. 

Yusuf menegaskan bahwa harapan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan menjadi pegangan kuat dalam menjalankan tugas.

“Amanah ini sangat menantang bagi kami. Harapan-harapan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan menjadi komitmen kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Bank BJB,” ucap Yusuf.

Yusuf menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti seluruh arahan dan evaluasi, termasuk menganalisis unit-unit yang tidak produktif. 

“Tinggal kita laksanakan saja. Kita analisa dulu mana yang merugikan atau keuntungannya kecil, bisa ditutup atau diturunkan kelasnya,” tegasnya.

Baca juga: Bantu Penanganan Sampah, Bjb Cabang Tasikmalaya Berikan Satu Unit Buldozer ke TPA Ciangir

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). 

Salah satu fokus utamanya adalah mencegah potensi praktik korupsi melalui sejumlah langkah preventif.

“Langkah agar tidak ada korupsi lagi di BJB, pertama, pemerintah provinsi tidak boleh mengintervensi Bank Jabar,” tegas Dedi 

Dia juga menekankan pentingnya menjaga jarak antara kepala daerah dan bank milik daerah. 

“Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar, dan saya pribadi gak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” ucapnya.

Dedi menambahkan, jajaran direksi BJB juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalitas. Ia menyatakan telah menanggalkan ego politik demi masa depan dan keberlangsungan Bank BJB.

“Saya mengorbankan seluruh ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar. Maka amanah ini harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi. 

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada Bank BJB agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

“Kasus hh itu harus introspeksi, tadi sudah sampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main disitu maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan Itu akan tidak sesuai Itu diantaranya,” kata Ahmad.

Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.

“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” jelasnya. (*)