Mahasiswa HMI Tasikmalaya Sempat Tutup Jalan Dalam Aksi Tuntut Cabut UU TNI

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Puluhan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tasikmalaya menggelar aksi di depan gerbang utama kantor DPRD Kota Tasikmalaya, pada Senin (24/3/2025).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap aturan pemerintah yang mengesahkan UU TNI 2025 yang saat ini menjadi polemik.

Bahkan aksi mahasiswa HMI bersama perwakilan dari Poros Revolusi Mahasiswa Tasikmalaya turun hingga menutup sebagian Jalan Raya RE Martadinata, Kota Tasikmalaya.

Selain berorasi menuntut pencabutan UU TNI, puluhan mahasiswa pun meneriaki Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Dandim 0612/Tasikmalaya untuk hadir dan menemui masa aksi tersebut.

Namun, aksi yang dilakukan sejak sore hari pukul 14.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB tak menemui titik terang karena Dandim hingga Walikota tak menemui aksi mahasiswa, hanya dihadiri Ketua DPRD dan Kapolres Tasikmalaya Kota.

Tak hanya itu, aksi dorong-dorongan pun tidak terhindarkan karena puluhan mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung DPRD yang saat bersamaan tengah dilakukan rapat paripurna bersama Wali Kota Tasikmalaya.

"Jadi kita dari himpunan mahasiswa Islam cabang Tasikmalaya dan poros revolusi mahasiswa Tasikmalaya dan perwakilan BEM tetap menolak untuk mencabut UU TNI," ucap Korlap aksi Rendi Rizki Sutisna ketika ditemui wartawan TribunPriangan.com,

Namun, harapan mahasiswa ternyata tidak diindahkan oleh pejabat maupun Dandim. Karena hingga sore hari tak dapat ditemui.

"Namun pada nyatanya yang pertama Dandim tidak hadir, pak walikota tidak hadir, sehingga kami merasa kecewa Dandim dan walikota ini tidak ada di barisan mahasiswa," keluhnya.

Kemudian pihaknya juga kecewa dengan ketua DPRD ini tidak bisa mengkondisikan undangan yang dimintakan untuk dihadirkan.

"Untuk aksi sekarang tuntutan kita 4 pertama pencabutan UU TNI dan tidak ada tawar menawar lagi, karena ini tentu sangat sudah sangat merugikan dan menghilangkan marwah demokrasi," tegasnya.

Yang kedua perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan penguasaan ruang efektif terhadap militer, serta melakukan pembentukan militer untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia oleh militer mendesak.

Keempat mendesak ketua DPRD, Dandim, kapolres dan walikota untuk menandatangani petisi untuk menolak UU TNI bersama mahasiswa Tasikmalaya.

"Ada beberapa poin UU TNI, bahwa pertama pensiun TNI prajurit militer aktif ditambahkan dan tidak dijelaskan apa kepentingannya, sedangkan guru-guru yang hari ini dimasa pensiunnya masih saja kesusahan," ucapnya.

Dirinya pun menyoroti penambahan militer aktif dalam lembaga pemerintahan lain, dan melemahkan hukum yang telah dicetuskan pada tahun 1998

"UU TNI juga ada permasalahan dimana militer ini tidak hanya menjaga pertahanan negara tapi ikut andil dalam bisnis negara," katanya.(*)