Pemkab Ciamis Optimalkan Anggaran 2025, Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melakukan penyusunan ulang anggaran sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kebijakan ini diperkuat dengan Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) 29, yang menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sehingga Pemkab harus mengalokasikan anggaran secara lebih strategis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, program prioritas daerah tetap berjalan.

“Kami memastikan efisiensi ini tidak mengganggu kinerja pelayanan publik. Sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS - Banjir dan Longsor Melanda Ciamis, Puluhan Warga Harus Mengungsi

Dengan penghapusan DAK Fisik, Pemkab Ciamis harus mencari solusi lain untuk mendanai program pembangunan dan layanan masyarakat. 

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi.

2. Mengajukan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebagai alternatif pendanaan.

3. Mendorong keterlibatan swasta melalui skema kerja sama dalam pembangunan daerah.

Salah satu dampak efisiensi adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan rapat luring, yang kini banyak dialihkan ke format daring. 

“Kami memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, seperti rapat virtual dengan pemerintah provinsi dan pusat guna menghemat biaya operasional,” tambah Andang.

Dalam penyusunan ulang anggaran, Pemkab Ciamis tetap berkomitmen pada pembangunan infrastruktur, terutama pemeliharaan jalan serta perbaikan Jembatan Wanasigra di Kecamatan Sindangkasih. 

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk menutup defisit dan membayar pinjaman daerah.

Di luar infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan kesejahteraan masyarakat.