4 Kali Gagal Nyaleg, Kepler Kini Resmi Jabat sebagai Anggota DPRD Kota Tasikmalaya

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya resmi melantik Kepler Sianturi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) yang berlangsung pada Senin (17/2/2025).

Kepler Sianturi menggantikan Muslim yang berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan yang mundur usai mencalonkan sebagai Calon Wakil Wali Kota di Pilkada serentak 2024.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Putih (TMP) Kota Tasikmalaya itu resmi menduduki kursi DPRD Kota Tasikmalaya di sisa jabatan periode 2024-2029.

Baca juga: Pj Wali Kota Tasikmalaya Sebut Ini Apel Terakhir, Selain Pamit Juga Beri Pesan Buat Viman

"Saya belajar dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDI-Perjuangan yang mengajarkan untuk selalu sabar. Saya empat kali nyaleg itu saya kalah, dan hari ini saya bersyukur bisa menjadi anggota DPRD Kota Tasik, karena kesabaran saya," ungkap Kepler ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com.

Kepler mengaku, dirinya bakal berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya yang berada di Dapil 1 Cihideung, Tawang, dan Bungursari.

"Salah satu yang menjadi konsen saya mulai PKL, tukang parkir, kuli panggul apalagi saya juga yang membentuk Forum Peduli Cihideung," jelasnya.

Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Pangkas Perjalanan Dinas hingga Rp45 Miliar, Pastikan tak Korbankan Honorer

Kepler menambahkan, kondisi pedestrian Cihideung sangat perlu dibenahi agar memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

Dirinya menyatakan, perlu adanya diskusi antarsemua pihak agar nantinya bisa memberikan kebaikan, tanpa ada yang dirugikan. 

"Ke depan harus ada perubahan, agar semua bisa sejahtera, dan tidak ada yang dirugikan," kata Kepler.

Sementara Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, bahwa Kepler harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya.

"Bukan hanya sebatas petugas partai, namun juga wakil rakyat, jadi harus membawa kepentingan masyarakat yang diwakili," kata Aslim. (*)