H Uden Minta Pemprov Jabar Maksimalkan Anggaran Pajak Kendaraan Untuk Benahi Infrastruktur Jalan

Menurut H Uden, total pendapatan pajak kendaraan mencapai 8 triliun lebih dan anggaran untuk infrastruktur kurang dari 900 miliar.

Penulis: Jaenal Abidin | Editor: Dedy Herdiana
Tribunpriangan.com/Jaenal Abidin
ANGGARAN PAJAK KENDARAAN - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H Uden Dida Efendi saat menjelaskan soal Penyebarluasan Perda TA 2024/2025 dalam acara reses di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 19 Oktober 2024. Kini H Uden meminta Pemprov Jabar Maksimalkan anggaran pajak kendaraan untuk benahi infrastruktur di wilayah Jabar. 

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H Uden Dida Efendi, meminta Pemprov Jabar agar bisa mengalokasikan anggaran pajak kendaraan lebih dimaksimalkan untuk infrastruktur.

Musababnya, saat ini anggaran pajak kendaraan motor sekitar Rp 8 triliun lebih, sementara anggaran yang masuk ke infrastruktur sekitar Rp 900 miliar kurang.

Padahal kerusakan jalan milik provinsi pun sangat banyak titiknya yang tersebar di setiap daerah.

"Saya sepakat dengan diungkapkan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, bahwasanya itu mungkin saya katakan timpang, karena pendapatan dari pajak kendaraan mungkin harus lebih mayoritas ke bidang infrastruktur," kata H Uden kepada wartawan TribunPriangan.com, Selasa (4/2/2025).

Menurut H Uden, total pendapatan pajak kendaraan mencapai 8 triliun lebih dan anggaran untuk infrastruktur kurang dari 900 miliar.

"Karena menurut saya mungkin ya lebih alangkah baiknya. Kalau dari 8 triliun yang masuk ke infrastruktur hanya 900 miliar, tapi kalau dipotong biaya pegawai berarti sisanya itu sekitar 500 miliar," tegasnya.

Baca juga: Kebijakan Larangan Pengecer Jual Gas LPG 3 Kilogram Tuai Sorotan, H Uden: Jangan Sulitkan Masyarakat

Kondisi ini harus segera dibenahi karena mungkin infrastruktur juga vital sekali. Jangan sampai kewajiban pajak dipenuhi tapi infrastruktur jalan tetap rusak.

"Karena mungkin dibilang orang yah bisa bilang begini, "pajak kendaraan harus dibayar tapi jalannya rusak". Ini harus segera dibenahi," ungkapnya.

H Uden pun menuturkan, Pemprov Jabar pun harus bisa memilih untuk dibenahi salah satunya tingkat kerusakan jalan.

"Ini harus sesuai dengan kondisi kerusakan paling tidak menurut saya itu kalau dibenahi jalan yang ada di provinsi Jabar secepatnya," harapnya.

Bahkan ia mengungkapkan, jika anggaran perbaikan infrastruktur bisa digelontorkan lebih besar tentu kondisi jalan cepat tertangani.

"Kalau dari pajak digunakan sebagai infrastruktur sekitar 4 triliun menurut saya selesai tiap tahunnya untuk perbaikan jalan," katanya. (***Jaenal Abidin***)

Baca juga: Soal Penertiban Tambang Ilegal, Anggota DPRD Jabar H Uden: Pemerintah Harus Cari Solusi Terbaik

 

 

 

 

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved