Alasan Presiden Prabowo Naikkan Upah Minimum 2025 Sebesar 6,5 Persen yang Awalnya 6 Persen

Upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang penting bagi pekerja yang bekerja 12 bulan dengan memperhatikan upah hidup layak.

Baca juga: Upah Mininum 2025 Naik 6,5 Persen, Berapa UMP Jawa Barat Tahun Depan? Berikut Prakiraan Besarannya

Tanggapan Kaum Buruh

Disisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, turut merasa puas dengan keputusan tersebut.

Dirinya mengaku Kenaikan ini diputuskan Prabowo dengan pertimbangan kesejahteraan buruh dan dunia usaha.

"Setelah bertemu Presiden RI hari ini di Istana, maka Presiden mengambil kebijakan upah minimum 2025 akan memperhatikan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha," kata Iqbal

Nilai kenaikan upah tersebut akan diterapkan di level provinsi maupun di bawahnya atau upah minimum sektoral provinsi (UMPSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Dewan Pengupahan Daerah masing-masing daerah.

Nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan kabupaten/kota (UMPSP dan UMSK) ditentukan oleh dewan pengupahan daerah," tulis Iqbal.

Baca juga: Formula Alfa dalam Penetapan Upah Minimum Regional Nasional Setiap Tahun

Adapun, selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta untuk mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait hal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan, pihaknya bakal segera mempersiapkan Permenaker terkait UMP 2025.

“(Permenaker UMP 2025) target Rabu ya, harus sinkronisasi dulu di Kementerian Hukum. Terbit (Rabu) Insya Allah,” ujarnya dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (29/11). 

Permenaker ini bakal segera terbit pada Rabu 4 Desember 2024, pekan depan, pasalnya hal ini perlu adanya sinkronisasi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. (*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News