Kota Tasikmalaya Peringkat Ketiga Terbawah Stunting di Jabar, Sekda: Perhatian Semua Pihak

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Pemerintah Kota Tasikmalaya mengakui bahwa kasus stunting di wilayahnya masih tinggi, bahkan berada peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Barat.

Menurut data yang dihimpun, angka stunting di Kota Tasikmalaya di tahun 2023 mencapai 5.050 anak atau kurang lebih 27,1 persen atau ketiga dari bawah di Jabar.

Meski masih tinggi, angka itu turun dibandingkan angka stunting di tahun 2022 yang mencapai 5.646 anak.

"Untuk Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun ini ingin menyukseskan dengan pendataan stunting 2024, kemudian kita ingin bersama-sama bahwa program-program yang kita munculkan mulai dari stunting dan lainnya kita evaluasi sehingga akan ada dampaknya bagus atau tidak," ungkap Pj Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparullah ketika ditemui wartawan TribunPriangan.com, Jumat (11/10/2024).

Dirinya berharap program-program yang dievaluasi nantinya bisa menunjukkan hasil signifikan bagi penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya.

"Mudah-mudahan di 2024 kita ada di papan atas masuknya 10 besar, jadi tidak ada diperingkat bawah, karena rata-rata nasional itu 18 persen, posisi kita kemarin 27,1 persen," jelasnya.

Bahkan dia berharap target yang diinginkan bisa tercapai dan memperbaiki peringkat bawah serta bisa masuk papan atas.

"Antara 10 hingga 15 persen, semoga target itu tercapai. Dan mudah-mudahan saat pendataan rekan-rekan di lapangan pelaksanaannya bisa betul dan baik," ucap Asep.

Asep mengungkapkan, nantinya survei ini akan dilaporkan ke provinsi dan pusat terkait penanganan stunting di setiap wilayah khususnya di Kota Tasikmalaya.

"Karena untuk ke depan di pemerintahan yang akan datang kaitannya mengenai stunting ini menjadi perhatian semua pihak," kata Asep.

Ketika ditanyai Kecamatan yang paling dominasi kasus stunting kata Asep ada di wilayah Barat.

"Kecamatan Bungursari dominasi kasus stunting, mungkin ke depan tidak cukup banyak," ujar dia. 

Namun, pihaknya tidak memfokuskan satu wilayah saja, meskipun menjadi jumlah kasus stunting tertinggi.

"Kalau fokusnya semua sama, penanganan mau banyak yang kurang sama saja. Jadi misalnya penanganan makanan bergizi itu sama, tidak yang banyak dikasih banyak tidak seperti itu," tuturnya.

Pria yang menjabat sebagai Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya menegaskan, Permendagri 15 2024 tentang pedoman pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025 untuk makanan bergizi juga di APBD harus dimasukan.

"Program itu menjadi acuan dan kita seperti apa dan akan didiskusikan dengan DPRD, meskipun pembahasannya belum tapi sesuai aturan harus dimasukan," kata dia. (*)