Travel Gelap dan Premanisme Picu Mogok Angkot di Garut, Kumpul di Simpang Lima

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Sejumlah sopir angkot dan Elf melakukan unjuk rasa dengan mogok jalan di wilayah perkotaan Kabupaten Garut.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Bunderan Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (7/10/2024).

Ketua DPC Organda Garut Yudi Nurcahyadi mengatakan aksi para sopir angkot itu dipicu oleh maraknya keberadaan travel gelap dan aksi premanisne yang dinilai merugikan pendapatan mereka.

"Ada tiga tuntutan kami ke pemerintah, pertama travel gelap, kedua premanisne, dan anak punk," ujarnya kepada awak media.

Ia menuturkan, selain tuntutan tersebut pihaknya juga meminta Pemkab Garut untuk mempermudah proses peremajaan kendaraan.

Pihaknya juga meminta Pemda Garut untuk lebih memerhatikan keberadaan angkutan umum dengan memberikan kemudahan akses dalam penyertaan modal.

"Banyak angkutan ilegal dan odong-odong yang beroperasi tanpa pengawasan, serta minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor transportasi, khususnya terkait akses perbankan," ungkapnya.

Yudi menjelaskan meski hari ini para sopir angkutan umum melakukan demonstrasi, pihaknya tetap memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

"Layanan tetap jalan, insya Allah tidak terganggu setelah aksi kita kembali jalan, tadi pagi juga jalan dulu," ungkapnya.

Pantauan Tribunjabar.id sejumlah sopir angkutan umum itu kemudian melanjutkan audiensi setelah berdemonstrasi di Bunderan Simpanglima.

Audiensi bersama Sekretaris Daerah Pemkab Garut dan Komisi II DPRD Garut itu dilakukan di aula gedung DPRD.

Sekda Garut Nurdin Yana mengatakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menemukan jalan keluar atas aspirasi dari para sopir angkot di Garut.

"Kami sudah informasi dengan perbankan untuk kemudian kami meminta bantuan mengucurkan konteksnya dalam KUR," ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa para sopir angkot itu meminta Pemkab Garut memperhatikan kesejahteraan mereka dengan bantuan BPJS yang ditanggung pemerintah.

Dalam waktu dekat, ucap Nurdin, pihaknya akan mulai melakukan pendataan sopir angkot yang memenuhi kriteria penerima BPJS Bantuan.

"Kita coba mengakumulasi anggota mereka, mana yang dapat dimasukan ke DTKS, mana yang tidak," ungkapnya.(*)