Berita Sumedang

Sumedang Perkuat Pendapatan Asli Daerah Supaya Tak Tergantung Dana Transfer dari Pusat

Kontribusi PAD Kabupaten Sumedang hanya mencapai 20% terhadap total APBD sebesar Rp 3,1 triliun.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Dedy Herdiana
Dok. Humas Pemkab Sumedang
Penjabat Bupati Sumedang, Yudia Ramli saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Hotel Hanjuang Hegar, Cimalaka, Sumedang, Rabu (2/10/2024). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana.

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Hotel Hanjuang Hegar, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/10/2024).

Mengemuka, bahwa saat ini, PAD merupakan tantangan yang harus dimaksimalkan. Sebab, kontribusi PAD Kabupaten Sumedang hanya mencapai 20 persen terhadap total APBD sebesar Rp 3,1 triliun.

Sebagian besar, yaitu 80 persen ABD Sumedang masih bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi.

Rohana, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, menyoroti lemahnya kontribusi PAD yang pada September 2024 baru mencapai sebesar Rp 611 miliar atau 
66,82?ri target yang ditetapkan.

"Dari angka ini, kita hanya bisa membelanjakan sekitar8 Rp 300 miliar, karena sebagian besar PAD berasal dari BLUD RSU dan Puskesmas," katanya. 

Kondisi tersebut, kata dia, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan.

Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menegaskan pentingnya sinergi dan inovasi kebijakan untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

"Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Sumedang," ujarnya. 

Melalui Rakor tersebut, Yudia berharap bisa  menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan PAD, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik.

"Tantangan dalam pengelolaan pendapatan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan lebih aktif menggali potensi pendapatan yang ada," pungkasnya. (***Kiki Andriana***)

 

 

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved