Kisruh Lahan Parkir di Pantai Batu Hiu, Dishub Pangandaran Pastikan Pihak Ke-3 Penuhi Tuntutan Warga

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Akhirnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran memastikan pihak ketiga yang mengelola parkir obyek wisata Pantai Batu Hiu akan memenuhi satu tuntutan warga setempat.

Tuntutan warga setempat yakni masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), bagi hasil atau retribusi wisata dan status lahan parkir.

Sekdis Perhubungan Kabupaten Pangandaran Ghany Fahmi Basyah menyampaikan, untuk kegiatan parkir di Pantai Batu Hiu tetap akan dikelola pihak ketiga. 

"Karena, jika dikelola oleh Pemda dirasa cukup berat. Selain itu anggaran terbatas, personil atau SDM juga terbatas. Tentu, harus dipihak ketigakan," ujar Ghany kepada sejumlah wartawan di kantornya, Kamis (12/9/2024) siang.

Menurutnya, terkait tanah yang dijadikan lahar parkir tersebut tentu pihak Pemda Kabupaten Pangandaran berhak untuk mengelolanya.

"Karena itu adalah tanah negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Sementara terkait tuntutan dari juru parkir yang juga merupakan warga Desa Ciliang, jelas akan dipenuhi oleh pihak Ketiga. Salah satunya, BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sudah bilang ke vendor, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan para petugas parkir, tapi jangan sampai tumpang tindih," ucap Ghany.

Terkait tuntutan gaji petugas parkir juga akan dipenuhi. Yaitu, sebesar Rp 2.080.000 per bulannya."Gaji, ajan sesuai dengan UMK di Pangandaran," ujarnya.

Meskipun demikian, pemberian gaji tersebut hanya dialokasikan untuk empat pegawai. Jika ada ingin ada tambahan menjadi delapan pegawai, itu persilahkan. 

"Tapi, buat dulu kesepakatan bersama pihak ketiga. Karena, pihak ketiga melakukan investasi pengelolaan parkir tentu memiliki perhitungan. Tapi, mereka siap memenuhi tuntutan warga Ciliang," ucapnya.

Baca juga: DPRD Kabupaten Pangandaran Soroti Ketersediaan Pupuk yang Sudah Jadi Kebutuhan Pokok Petani