Pesan Eks Bupati Garut Rudy Gunawan di Pilkada 2024, Jangan Menghina Leluhur dan Pemimpin Terdahulu

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, eks bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan menyampaikan pesan penting kepada calon pemimpin dan masyarakat Garut. 

Bupati dua periode itu menekankan pentingnya menjaga etika dan menghormati para pemimpin Garut terdahulu dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. 

Salah satunya menjaga ucapan agar tidak melontarkan hinaan kepada tanah Garut, leluhur atau menghina para pemimpin terdahulu. 

"Hati-hati ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan elektabilitas, mungkin yang tadinya mau memilih, kok gini. Sudahlah ngomong yang baik baik saja," ujarnya kepada awak media, Senin (2/09/2024) malam. 

Ia menuturkan tanah Garut adalah tanah yang penuh keberkahan atau gemah ripah loh jinawi, yang sejak jaman dulu menjadi kawasan sebagai penghasil alam terbaik. 

Rudy mengingatkan bahwa menghina Garut atau merendahkan para pemimpin terdahulu hanya akan mencederai nilai-nilai kebangsaan yang telah dibangun dengan susah payah.

"Baiknya sampaikanlah visi misi ke depan, apa yang akan dilakukan ke depan, apa yang akan dijalankan atau diubah," ucapnya. 

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersaing secara sehat dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

"Dari dua calon ini dua-duanya terhormat, Pak Helmi layak ke Pendopo Pak Syakur juga layak ke Pendopo, kalo saya akan berdiri netral, biar masyarakat yang memilih," ungkapnya. 

Rudy menjelaskan, meskipun dalam Pilbup Garut ini dirinya dalam posisi netral, tapi ia sudah mengantongi nama yang mayoritas diinginkan oleh masyarakat. 

Hal tersebut sesuai hasil survei yang sudah dilakukannya dengan lembaga survei terpercaya sejak satu bulan yang lalu. 

"Dari sisi ilmu pengetahuan saya membuat kajian kajian, tapi saya tidak akan ungkap kekuatannya mana. (tapi) ilmu pengetahuan akan berbeda dengan takdir, yang paling tinggi itu takdir. Jadi tidak boleh ada yang jumawa walaupun partainya  banyak," ujarnya.(*)