PPDB Kota Tasikmalaya, PMII Gelar Audiensi dengan Dinas Pendidikan dan DPRD

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya diketahui menggelar audiensi dengan sektor pendidikan di Ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada Jumat (21/6/2024) siang.

Sektor pendidikan yang menghadiri, yakni pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat wilayah XII, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tasikmalaya, dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.

Mereka membahas sejumlah permasalahan pendidikan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan sempat alot hingga menjelang petang.

Ketua PMII Komisariat Unsil Tasikmalaya, Dendy mengatakan, bahwa ada 4 masalah utama yang dibahasnya.

"Pertama, dari pemerintahan itu harus mengevaluasi segala kebijakan yang telah dilakukan dalam sistem pendidikan. Kedua, mengenai evaluasi kinerja tenaga pendidik itu 'kan masih banyak pendidikan karakter yang belum dilakukan," ungkapnya kepada TribunPriangan.com pada Jumat (21/6/2024).

Selanjutnya, tambah Dendy, pihaknya menyinggung terkait infrastruktur dunia pendidikan di kota Tasikmalaya yang dinilai belum terpenuhi.

"Kemudian juga realisasi sekolah-sekolah ataupun siswa yang tidak bisa merasakan bangku persekolahan. Itupun harus segera dilakukan dan diantisipasi oleh para pemangku kebijakan," jelasnya.

Pasalnya, saat ini tengah berlangsung penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi.

"Nah, ada beberapa memang sekolah-sekolah di Kota Tasikmalaya ini pemerataan itu tidak ada, karena sistem zonasi ini harus dibuat merata, tapi untuk di Kota Tasikmalaya ini belum adanya pemerataan sekolah, baik itu tingkat SMA, SMP, maupun SD," tudingnya.

Hasil pertemuan tersebut, tambah Dendy, Plt Kadisdik Kota Tasikmalaya Ucu Anwar Surahman dan pihak Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya telah menyepakati apa yang telah mereka tuntut.

"Selanjutnya memang ini harus menjadi evaluasi bersama dan kami bakal tetap mengawal kebijakan ataupun sistem pendidikan di Kota Tasikmalaya," lengkapnya.

Kendati demikian, banyak hal yang belum selesai melalui pertemuan tersebut.

"Contoh kecilnya, ada siswa yang tidak bisa bersekolah karena tidak masuk dalam zonasi. Lalu, mengenai mahalnya pendidikan di kota Tasikmalaya, bahkan tentunya di Indonesia, itu menyebabkan siswa-siswa atau masyarakat itu tidak bisa merasakan bangku sekolahan," jelasnya.

"Kalau memang ini belum dapat terealisasi dan ada kecurangan ataupun pungli dari PPDB kali ini, kami bakal melakukan aksi besar-besaran dengan semua elemen masyarakat, tidak hanya komisariat PMII Unsil," tegasnya mengakhiri. (*)