Pilkada Garut 2024, Nama Bacalon Mulai Mengerucut, Pemerhati Minta Partai Hati-hati Usung Calon

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Garut semakin dekat, sejumlah nama-nama bakal calon (bacalon) yang muncul kini mulai mengerucut. 

Ada nama Helmi Budiman dari PKS yang diperkirakan akan berpasangan dengan Diah Kurniasari dari Nasdem. Lalu ada nama Abdusy Syakur Amin, Rektor Unigar yang mendaftar maju dari Partai Golkar.

Kemudian ada nama Yudi Nugraha, Widi Nugroho, Iman Alirahman, Ade Ginanjar, Nadiman, Euis Ida Wartiah, Agus Supriadi, Dadan Hidayatulloh dan Hilman Umar Basori. Terakhir ada nama Putri Karlina yang muncul dari kalangan anak muda.

Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran Kabupaten Garut, Ridwan Arief menyampaikan harapannya agar partai politik (parpol) lebih berhati-hati dalam mengusung calon yang akan maju dalam Pilkada ini.

Ridwan menekankan bahwa parpol memiliki kewenangan besar dalam menyodorkan calon kepala daerah, mereka juga menurutnya harus mempertimbangkan kriteria-kriteria objektif yang mencakup berbagai aspek penting.

 "Saya berharap parpol tidak mengusung dan menyodorkan kepada masyarakat pemilih sosok yang dikemudian hari berpotensi menambah carut marutnya tata kelola anggaran," ujar Ridwan kepada Tribunjabar.id, Minggu (9/6/2024). 

Baca juga: Pilkada Kabupaten Garut, Koalisi PKS Nasdem Wujudkan Pasangan Helmi-Diah?

Ridwan menyoroti masalah-masalah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya, yang dinilainya telah gagal menangani sejumlah isu krusial.

Misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, BUMD yang merugi hingga pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak kunjung meningkat. 

Selain itu, Ridwan juga mengingatkan agar parpol tidak mengusung calon yang berpotensi terlibat dalam korupsi. 

"Banyak pejabat pemkab yang tersandung isu korupsi sehingga kerap berurusan dengan aparat penegak hukum," katanya.

Ia juga meminta parpol untuk tidak mengusung sosok yang berpotensi memanfaatkan hukum sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok. 

Pihaknya juga meminta partai agar tidak mengusung calon yang memiliki catatan pengrusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, tambang ilegal dan pengrusakan hutan. 

"Kita juga bersepakat agar parpol tidak mengusung sosok yang berpotensi cawe-cawe anggaran dan kekuasaan dengan memanfaatkan oknum kekuasaan tertentu dalam kepentingannya," ungkap Ridwan. (*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com Lainnya di Google News