Warga Tasikmalaya Protes Blokade Jalan dengan Sampah, Dinas Minta Bantuan CSR Vertikal

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Belakangan, isu sampah tengah meneror Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penumpukan sampah terjadi di sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hingga menutupi akses jalan.

Akibatnya, sejumlah masyarakat sempat melakukan blokade jalan raya menggunakan sampah sebagai bentuk protesnya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.

Penumpukan sampah di sejumlah TPS Kota Tasikmalaya itu diketahui akibat rusaknya dua alat berat yang beroperasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir.

Hal tersebut mengakibatkan ekstremnya tumpukan sampah di bagian akses masuk ke TPA Ciangir, sehingga sampah-sampah dari TPS tidak dapat lagi dilimpahkan ke sana dan menumpuk di sejumlah titik.

Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) ihwal Penanganan Sampah bersama dengan Asisten Daerah (Asda) 2, Camat, dan Lurah.

Kadis LH Kota Tasikmalaya, Deni Diyana mengungkapkan, bahwa hasil Rakor tersebut masih terbilang umum dan belum terlalu mendalam.

“Sebetulnya masih konvensional. Hanya mungkin dari gerakan dan juga penanganan, ya dari kami (red: DLH Kota Tasikmalaya) lebih cepat dan terkoordinir dengan aparat kewilayahan,” ucapnya kepada TribunPriangan.com saat ditemui pada Senin (19/2/2024).

Ihwal anggaran pengelolaan sampah, Deni mengungkap bahwa tahun ini anggaran tersebut disunat cukup besar.

“Untuk tahun 2024 ini, anggaran kami dipotong cukup besar. Untung kepentingan apa, saya tidak tahu,” ujarnya.

Diketahui, anggaran DLH Kota Tasikmalaya untuk tahun ini sebesar Rp 13 miliar.

“Itu untuk beli BBM solar, honor petugas, perawatan armada dan alat berat, petugas lembur. Memang sangat kurang. Bahkan, kalau dihitung-hitung, BBM untuk operasional armada angkut sampah hanya sampai bilan September,” papar Deni.

“Jadi, kalau tidak ada penambahan anggaran nantinya, saya enggak tahu bagaimana,” lanjut dia.

Terkait pungutan retribusi sampah, sambung Deni, meski sangat membantu, namun hasilnya tidak bisa lamgsung digunakan.

“Karena ‘kan retribusi tidak langsung kami gunakan. Retribusi itu harus disetorkan dulu ke Kas Daerah. Tapi ya itu, istilahnya, kami bisa minta kompensasi untuk ditambah anggaran operasionalnya begitu,” lengkapnya.

Sementara itu, untuk mengakali kekurangan anggaran DLH, pihaknya mengaku saat ini tengah meminta bantuan ke instansi vertikal.

“Saya sedang mengajukan sekarang ke CSR BJB pusat, terus juga ke Banprov, dan juga ke Kementerian. Strategi kami adalah meminta bantuan dari instansi yang lebih tinggi,” pungkas Deni. (*)