8 Kementerian Ini Siap Menempati Ibu Kota Nusantara, Berikut Jadwal dan Skema Pemindahannya

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah gencar menyusun langkah strategis menyikapi usulan pemindahan para pegwai kepemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ini merupakan perpaduan kinerja dari Kementrian PUPR dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka penerapan awal dari pengesahan UU No. 20 tahun 2023, mengenai ASN yang mengarah kepada perlindungan kesejahteraan para tenaga honorer yang selama ini tidak jelas nasibnya, yang memuat tentang penataan tenaga honorer yang harus diselesaikan maksimal bulan desember 2024.

Baca juga: Benarkah Perekrutan CPNS 2024 Bagi Fresh Graduate Sebanyak 690 Ribu, Akan Dioper ke IKN?

Kementrian PUPR menjelaskan progres akan rampung kurang lebih 4 gedung Kantor Kemenko dan sekitar 12 Rusun ASN pada bulan Juli 2024 mendatang.

Selain itu, ini merupakan penerapan ujia coba atau penempatan perdana dari progres pemerintah tersebut.

Adapun nantinya, 1 Geudung Kantor Kemenko bakal di isi oleh 2 Kementerian.

Sehingga kapasitas Kantor Kementerian di IKN baru bisa menampung 8 Kementerian untuk pemindahan tahap awal.

Hal ini juga telah dikonfirmasi Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja.

"Kan ada Kantor Menko. Satu kantor Menko ada 4 tower. 1 tower ada dua kementerian. Jadi 1 Kompleks Menko ada 8 Kementerian," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR , Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Ternyata Begini Proses Pengiriman 80 Bilah Garuda Ke IKN, Diawali Upacara Adat Sunda Ngarajah

Endra membocorkan beberapa Kementerian yang bakal menjadi Penghuni IKN, tentunya 4 Kementerian Koordinator, dan Kementerian PUPR yang bakal mengawal langsung proses pembangunan Ibukota Baru tersebut.

"Iya beliau (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono) sudah bilang (bakal tinggal di IKN)," kata Endra.

Adapun untuk hunian PNS, saat ini Kementerian PUPR tengah merampungkan pembangunan rusun untuk tempat tinggal para PNS yang pindah di tawap awal.

Hingga bulan Juli, Endra memastikan 12 tower Rusun ASN sudah rampung dan bisa ditinggali.

Pemindahan pada bulan Juli itu untuk mendukung penyiapan penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Insyaallah insyaallah on schedule, (bulan Juni rampung) 12 dari 47 tower," tutup Endra.

Baca juga: Target 250 Ribu Formasi CASN Muda Prioritas Untuk Penempatan di IKN, Anda Berminat?

Tunjagan Khusus bagi ASN yang Pindah ke IKN Tahap 1

Dalam pengaplikasian seleksi secara nasional tersebut pemerintah telah berencana pemindahan Aparatur Negeri Sipil (ASN) tahap pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini seperti yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya.

Dimana saat ini pemerintah juga sedang membahas tunjangan khusus (tunjangan pionir) bagi ASN yang pindah pada tahap pertama.

"Pemberian tunjangan pionir, bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yng bekerja di IKN,” jelas Anas dalam keterangannya.

Adapun selain tunjangan, pemerintah juga menyiapkan skema kerja bagi ASN yang sesuaikan dengan konsep kota pintar atau smart city IKN.

Baca juga: Update CPNS 2024: 250 Ribu Formasi CASN Fresh Graduate akan Ditempatkan di IKN

ASN yang pindah ke IKN kata Anas, nantinya harus mempunyai literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Ia mengatakan pemindahan ASN ke IKN dipersiapkan dengan baik mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya.

Disisi lain pemerintah juga menyiapkan skema kerja bagi ASN yang sesuaikan dengan konsep kota pintar atau smart city IKN.

Pemindahan ASN ke IKN tambah Ansa, dipersiapkan dengan baik mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Perketat Seleksi CPNS dan PPPK 2024, Ini Pembagian Formasi di IKN

Sementara itu, selain penerapan konsep Smart City, pengelolaan sistem kepemerintahan di IKN Nusantara juga nantinya akan didukung oleh green design, green building, serta green open space.

Anas mengatakan, IKN nantinya akan menerapkan shared office, yaitu pengelolaan fasilitas gedung dan bangunan secara terpadu, dengan pemanfaatan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu.

Kemudian juga penerapan shared system melalui platform digital yang mendukung pola kerja baru baik fleksibel dan kolaboratif dilaksanakan dengan integrasi proses yang bersifat interkoneksi dan interoperabilitas dalam basis SPBE.

Selanjutnya fasilitas pendukung, yaitu pengelolaan layanan pendukung, seperti transportasi kantor dan sarana prasarana fasilitas pendukung lainnya.

Baca juga: Benarkah IKN Butuh Fresh Graduate CPNS di Tahun 2024

"Makanya kita tidak hanya memindahkan ASN ke IKN saja, namun juga menyiapkan SDM unggul yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Terutama mampu multitasking dan menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif," kata Anas.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 sebanyak 47 tower. ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Baca juga: Benarkah IKN Butuh Fresh Graduate CPNS di Tahun 2024

Jadwal pengangkatan Honorer ke PPPK 2024

Kepastian pengangkatan honorer jadi PPPK tahun 2024 ditegaskan melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Penataan honorer harus sudah selesai pada bulan Desember 2024, dan pemerintah akan membuka rekrutmen pengangkatan honorer jadi PPPK.

Status honorer nantinya akan dihapus, dan diganti menjadi PPPK paruh waktu serta PPPK penuh waktu.

Setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi PPPK.

Pemerintah juga telah menerbitkan penyelesaian honorer melalui Keputusan Menteri PANRB No. 648/2023.

Keputusan tersebut membahas terkait mekanisme seleksi PPPK Jabatan Fungsional.

Setelah disahkannya UU ASN 2023, pemerintah dan DPR akan merancang Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan.

Baca juga: 249.930 Honorer Dinyatakan Lulus CPNS 2023, Ini Kata MenPAN-RB Soal 1,7 Juta Lainnya

Status honorer nantinya akan dihapus, dan diganti menjadi PPPK paruh waktu serta PPPK penuh waktu.

Setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi PPPK.

Pemerintah juga telah menerbitkan penyelesaian honorer melalui Keputusan Menteri PANRB No. 648/2023.

Keputusan tersebut membahas terkait mekanisme seleksi PPPK Jabatan Fungsional.

Setelah disahkannya UU ASN 2023, pemerintah dan DPR akan merancang Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan.

Sehingga dipastikan bahwa dalam proses pengangkatan honorer jadi PPPK tahun 2024, tidak akan terjadi PHK massal.

Jadwal pengangkatan honorer jadi PPPK tahun 2024 akan dilakukan kembali, dan membuka kesempatan untuk para honorer.

Belum diumumkan secara resmi terkait tanggal dan waktu pelaksaan seleksi pengangkatan honorer jadi PPPK.

Meski begitu rekrutmen honorer jadi PPPK 2024 kemungkinan tidak akan berjalan sama dengan tahun sebelumnya.

Baca juga: BENARKAH Ada Sistem Outsourcing di Pengangkatan Honorer 2024? Calon Abdi Negara Wajib Tahu

Skema Penagangkatan Honorer 2024

Setidaknya akan ada 3 sekma gabungan diantaranya sebagai berikut :

• Skema Pengangkatan Secara Umum

Kategori prioritas yang sangat diuntungkan dengan skema pemeringkatan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2024 ini.

Jadi dengan skema pemeringkatan, honorer yang lolos validasi dokumen atau persyaratan administrasi, selanjutnya akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Lalu, honorer yang telah masuk platform khusus serta memberikan kinerja terbaik maka secara otomatis diangkat menjadi PPPK 2024.

Kategori prioritas yang sangat diuntungkan dengan skema pemeringkatan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2024 ini.

Jadi dengan skema pemeringkatan, honorer yang lolos validasi dokumen atau persyaratan administrasi, selanjutnya akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Lalu, honorer yang telah masuk platform khusus serta memberikan kinerja terbaik maka secara otomatis diangkat menjadi PPPK 2024.

Baca juga: Bocoran Golongan Tenaga Honorer yang Akan Diangkat Jadi PPPK dalam Seleksi PPPK 2024

• Skema prioritas Masa Kerja dan Usia

Pemerintah tentu sangat mengutamakan tenaga dengan masa kerja paling lama daripada yang lainnya, hal ini memang harus diselesaikan supaya tidak merugikan Negara.

Terkait usia, juga harus diperhatikan karena banyak tenaga honorer yang ingin diangkat langsung menjadi PPPK 2024 tetapi usia nya tidak memenuhi syarat prioritas.

Adapun tenaga yang dipriorotaskan bagi 1,6 juta tersebut, adalah non ASN termasuk eks-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023.

Adapun tenaga honorer prioritas yang dilihat dari masa kerja dan usia sesuai amanat UU ASN 2023 yaitu honorer yang sudah mengabdi paling lama di atas 5 tahun.

Kedua, yakni honorer yang usia yang mendekati 46 tahun.

Meskipun seleksi PPPK 2024 ini memakai sistem nilai dan pemeringkatan, honorer dengan kriteria tersebut akan tetap jadi prioritas diangkat jadi PPPK.

Pasalnya, variabel masa kerja atau pengabdian dan usia mempunyai poin sangat tinggi.

Baca juga: TERNYATA Golongan Tenaga Honorer Ini yang Kemungkinan Diangkat Jadi PPPK 2024

• Skema SPTJM dan Verval Data

Dijelaskan dari total 2,3 juta tenaga honorer tersebut mereka yang memilki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yakni 2.355.092 orang.

Lalu total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan sudah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang.

Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP sudah melakukan piloting verval data terhadap honorer.

MenPAN RB Azwar Anas pun telah menyampaikan bahwa salah satu fokus penataan ASN tahun 2024 ini yakni pemerataan guru di daerah 3T.

Daerah 3T yang dimaksud MenPAN-RB Azwar Anas yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Bahkan kepada guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi PPPK.

Baca juga: UPDATE Jadwal Resmi Pengangkatan SK Honorer, Ini Kisaran Gaji Pertama Peralihan Status PPPK 2024

Sementara sisa dari jumlah 2,3 juta tersebut yakni 1,6 akan difokuskan dalam perekrutan CASN tahun ini.

Adapun tenaga yang dipriorotaskan bagi 1,6 juta tersebut, adalah non ASN termasuk eks-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023.

Kesimpulan dari progres pemerintah tersebut ialah, seluruh skema yang akan dipakai sangat berkaitan satu sama lain.

Maka dari itu, tenaga honorer yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan skema tersebut, sudah barang tentu menjadi prioritas pengangkatan oleh pemerintah tahun ini.(*)

Simak berita update TirbunPriangan.com lainnya di : Google News