Pengamat Pendidikan: Kok Bisa Sampai 10 Tahun Belajar Lesehan, Itu Tanggung Jawab Pemda

TRIBUNPRIANGAN.COM - PENGAMAT kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan angkat bicara perihal fenomena di SDN Tamanggung, Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, yang selama ini menggelar kegiatan belajar-mengajar lesehan.

Menurut Prof Cecep, kasus itu sungguh sangat memprihatinkan dunia pendidikan di Jabar. Terlebih, SD dan SMP sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sepenuhnya baik menurut pasal 31 konstitusi kita maupun UU Sistem Pendidikan Nasional.

"Kita patut bertanya sejauh mana tanggung jawab mereka [pemda] terkait sarana dan prasarana sekolah, apalagi ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang masih wilayah Jabar. Katanya Jabar Juara. Kok bisa sampai 10 tahun lamanya seperti itu kondisinya. Bagaimana sikap kepala daerah, DPRD, dan Disdiknya? Bukankah setiap tahun ada anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBD? Apakah itu tak menjadi prioritas?" ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (9/1).

Baca juga: LIPSUS Murid-murid SDN Tamanggung Belajar Lesehan, Tak Punya Kursi, Genting Bocor, Pintu Jebol

Dia menambahkan, haruskah kasus semacam ini mencuat terlebih dahulu dan viral kemudian baru ada perbaikan? Patut dipertanyakan pula komitmen berbagai pihak di sana mengenai sektor pendidikannya.

"Kalau setahun, okelah masih ditoleransi karena mungkin menunggu anggaran tahun depannya. Tapi, ini 10 tahun loh, saya pun mau berkata apa lagi. Malu mendengarnya, mereka (pemerintah) pada ke mana?" katanya

Pendidikan, ujar Cecep, adalah urusan yang fundamental. Sehingga, ketika ada kasus semacam itu mengapa tak segera ada perbaikan dan difasilitasi.

Seolah tak ada politik anggaran yang benar.

"Silakan semua pihak segera introspeksi dan dalam waktu cepat dibangun fasilitas yang nyaman di sana atau pindah ke lokasi yang representatif agar murid belajar nyaman. Di sana kan ada DPRD, kepala daerah, disdik, banyak tokoh masyarakat, dan tentu dana CSR. Mudah-mudahan kasus ini adalah kasus terakhir di Jawa Barat ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Asep Tamam, pengamat pendidikan asal Tasikmalaya.

"Ini kan SD negeri. Ada beberapa elemen yang terkait, tapi tentu yang paling tinggi adalah Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto,”  kata Asep, kemarin. “Tapi saya belum tahu, apakah ini sudah disampaikan atau belum kepada Bupati oleh Kabid SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.” 

Asep juga menilai, Kabid SD dan Kadisdik Kabupaten Tasikmalaya harus pro-aktif untuk hadir memberikan solusi.

“Kecamatan Bojongasih ini tidak terlalu jauh dari Singaparna. Tapi sepertinya, fasilitas jalan juga ‘kan di Kabupaten Tasikmalaya itu kerap bermasalah ya. Ditambah lagi masalah yang paling mendasar, yakni pendidikan,” jelas Asep.

Asep mengatakan, anggaran pendidikan itu dari tahun ke tahun selalu bertambah. "Seharusnya dengan bertambahnya anggaran pendidikan itu permasalahan seperti ini tidak akan ada lagi,” ujarnya.

Tapi, kenyataannya, tambah Asep, menjelang Pilkada 2024 ini masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan sosial, di antaranya berkenaan dengan dunia pendidikan ini.

“Anggota DPRD setempat harusnya mengetahui akan hal ini. Misal, siapa sih anggota Dewan yang mewakili dapil Bojongasih? Artinya, masalah pendidikan ini tidak harus yang positifnya saja yang diangkat. Itu memang bagus untuk motivasi. Tapi, hal-hal seperti ini pun harus diangkat ke publik untuk jadi bahan pemikiran bersama,” sambung Asep.