Tata Cara Pengisian DRH NI PPPK 2023, Segera Isi Sebelum 14 Januari 2024

Langkah 6

- Unggah Dokumen

• Pada langkah ini, peserta diwajibkan melakukan dua klik cetak DRH yang telah diisi dengan cara klik CETAK DRH Perorangan dan CETAK DRH Riwayat
• Selanjutya menulis data-data yang diharuskan ditulis tangan di DRH yang sudah dicetak. Data-data yang harus diisi dengan tulisan tangan antara lain Nama, kabupaten/Kota tempat lahir, dan Tanggal Lahir
• Peserta menandatangani DRH
• DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN pada halaman unggah dokumen dalam bentuk telah di-scan menjadi satu halaman
• Sebelum mengunggah dokumen, baca terlebih dahulu KETENTUAN UNGGAH DOKUMEN
• Peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik Akhiri Proses Pengisian Data
• Klik Akhiri Proses Pengisian Data setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap diunggah

Baca juga: Kapan Pengumuman Kelulusan PPPK 2023? Segini Besaran Gaji yang Bakal Diterima Plus Tunjangan

Dokumen untuk Mengisi DRH NI PPPK 2023

Berikut dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi DRH NI PPPK 2023:

• Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
• Scan (bukan foto) ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
• Scan (bukan foto) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp10.000 (asli bukan meterai hasil sscasn);
• Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang:
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
• Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di Google News