Tahapan Lengkap Tes SKB CPNS Kemenkumham 2023, Disertai Aturan untuk Peserta dan Contoh Soal

- Jumlah soal: 30 butir soal

- Nilai: Paling tinggi 150 dengan bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah/tidak menjawab bernilai 0

• Tes Intelegensia Umum

- Materi: Penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural

- Jumlah soal: 35 butir soal

- Nilai: Paling tinggi 175 dengan bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah/tidak menjawab bernilai 0

• Tes Karakteristik Pribadi

- Materi: Penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta anti radikalisme

- Jumlah soal: 45 butir soal

- Nilai: Paling tinggi 225 dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi bernilai 5, jawaban salah/tidak menjawab bernilai 0

Baca juga: Sudah Masuk Pelaksanaan SKB CPNS 2023, Ini Link Cek Jadwal dan Lokasi Berbagai Instansi

Nilai ambang batas

Peserta yang dinyatakan lulus SKD adalah mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik tiga kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan. Nilai ambang batas per kebutuhan yaitu:

• Kebutuhan Umum
  - TWK paling rendah sebesar 65
  - TIU paling rendah sebesar 80
  - TKP paling rendah sebesar 166
• Kebutuhan Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat Cum Laude atau "Dengan Pujian"
  - Kumulatif SKD paling rendah sebesar 311
  - TIU paling rendah sebesar 85
• Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
  - Kumulatif SKD paling rendah sebesar 286
  - TIU paling rendah sebesar 60
• Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
  - Kumulatif SKD paling rendah sebesar 286
  - TIU paling rendah sebesar 60

Baca juga: 10 Latihan Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 khusus Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan

Contoh Soal dan Kunci Jawaban

Berikut ini 10 contoh soal beserta kunci jawaban, soal Tes SKB CPNS 2023 Kemenkumham.

1. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi

B. Pemegang kedaulatan negara

C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi

D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

E. Pembuat Kebijaksanaan tertinggi dalam negara

Jawaban: B

2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden

B. Menteri

C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat

E. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: A

3. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan DPR

B. DPR dalam kekuasaan presiden

C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden

Jawaban: A

4. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…

A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi

B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat

C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi

D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatangana

E. Ratifikasi, perundingan, dan penandatanganan

Jawaban: D

5. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…

A. Memiliki paspor dari negara lain

B. Menyimpan kekayaan di luar negeri

C. Mendirikan perusahaan di luar negeri

D. Membawa modal yang besar ke luar negeri

E. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

Jawaban: E

6. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...

A. Berhak atas pekerjaan

B. Memajukan kebudayaan

C. Hak mendapat pendidikan

D. Fakir miskin dan anak terlantar

E. Bumi dan air untuk kemakmuran rakyat

Jawaban: D

7. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…

A. Hasil buah pikir wakil rakyat

B. Melakukan perubahan tertulis

C. Pembuatan undang-undang baru

D. Menciptakan konsep yang menarik

E. Penyesuaian dengan keadaan terbaru

Jawaban: E

8. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR

B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD

C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden

D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden

E. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

Jawaban: E

9. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin

B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa

C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet

D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

E. Pemerintah punya waktu untuk melaksanakan programnya

Jawaban: A

10. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR

B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR

C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945

D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

E. Kewajiban MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat

Jawaban: B.(*)

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News