Buntut Paripurna DPRD yang Tak Kuorum, Mahasiswa Apresiasi Dewan yang Tak Hadir

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Pangandaran menanggapi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Tahun 2024 pada saat rapat paripurna, Jum'at (24/11/2023).

Satu pengurus PMII  Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman mengapresiasi anggota DPRD di Pangandaran yang tidak hadir pada saat rapat paripurna.

"Saya yakin, ketidakhadiran itu adalah salah satu sikap penolakan RAPBD menjadi APBD," ujar Tian kepada wartawan melalui WhatsApp, Minggu (26/11/2023) siang.

Karena seperti diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami defisit yang cukup banyak. 

"Kalau kita melihat dasar aturan Kemenkeu, defisit tidak boleh diatas 6,2 persen. Sedangkan Pemda Pangandaran sudah mencapai 36,2 % pada saat pemeriksaan BPK RI TA 2022," katanya.

Tentu, ini ada indikasi akan melakukan gali lubang tutup lubang untuk menjalankan roda kepemerintahan Kabupaten Pangandaran.

"Saya rasa, itu bukan solusi yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Jika tetap memaksakan RAPBD disahkan menjadi APBD maka akan menjadi PR bagi pemerintah daerah ke depannya," ucap Tian.

Selain itu, Pemerintah Daerah akan lebih fokus terhadap anggaran defisit dengan mengabaikan kepentingan masyarakat Pangandaran. 

"Saya harap, masyarakat Pangandaran lebih melek lagi terkait apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Karena, itu semua akan berdampak kepada kita-kita sebagai masyarakat Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Menurutnya, RAPBD 2023 ini kemungkinan besar akan berdampak buruk pada tatanan pemerintahan ke depannya.

Untuk itu, masyarakat harus ikut serta dan mengawal setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

"Karena, kalau kita berbicara APBD tentu dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya terkait prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Ia.

Jika berkaca beberapa tahun ke belakang, kata Ia, cukup begitu banyak sektor-sektor pembangunan yang dianggap masih kurang maksimal.