Peserta CPNS dan PPPK Wajib Tahu, Ternyata Ini Sanksi untuk Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah berlangsung.

Merujuk tanggal perilisan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahap penalaran seleksi nasional tersebut baru akan dilaksanakan pertanggal 9-18 November 2023.

Ini merupakan rujukan dari surat keputusan BKN Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tentang Penyesuaian Jadwal Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2023.

Namun seleksi nasional ini baru akan berlangsung bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hati ini, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Peserta CPNS dan PPPK Jangan Sampai Bingung, Ini Pembagian Sesi 1,2,3, dan 4 Tes SKD 2023

Bagi para peserta yang dinyatakan lolos dari seleksi administrasi sebelumnya, maka ini menjadi babak awal dari persaingan sengit seluruh peserta setahan air.

Untuk itu, peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengikuti seleksi nasional tersebut.

Diketahui, tahun ini Badan Kepegawain Negara hanya menargetkan kuota CPNS untuk instansi juga lembaga pemerintah yang berada di pusat.

Baca juga: Link Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar PPPK 2023, Ternyata Tanggal Segini Diumumkan

Selanjutnya peserta yang dinyatakan lolos tersebut, mengikuti Seleksi Kompetensi, dengan ketentuan bahwa setiap peserta wajib mentaati tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi yang telah ditetapkan.

Disamping itu, para peserta diminta agar selalu patu pada aturan yang berlaku.

Pasalnya BKN juga menerapkan disiplin sejak dini bagi peserta yang melanggar, dengan cara memberikan sanksi.

Baca juga: Tes SKD CPNS-PPPK Dimulai Hari Ini, Ini Barang yang Boleh Dibawa saat Pelaksanaan Tes

Lantas apa saja sanksi bagi peserta yang melanggar peraturan saat SKD berlangsung?

Diketahui, dalam pelaksanaanya seleksi penalaran ini termasuk salah satu tes yang dikenal ketat dan sangat selektif.

Tak heran jika dalam penerapannya terdapat begitu banyak peraturan yang diberlakukan.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan menyaring sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara.

BKN sebagai pelaksana pun telah memberlakukan beberapa sanksi untuk mengimbangi peraturan yang ada, diantaranya sebagai berikut.