Tak Pernah Ada Perbaikan Sejak 1975, Komisi II DPRD Jabar Evaluasi BPPT Domba dan Kambing di Garut

Laporan Kontributor TribunPriangan.com, Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT -  Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi ke  Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati, Kabupaten Garut, Kamis (20/7/2023) siang.

Dalam sesi monitoring dan evaluasi, Komisi II DPRD Jabar menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung tempat ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Dra. Hj. Lina Ruslinawati.

Baca juga: Proses Investigasi Terus Berlangsung, PNM Prihatin Ada Ratusan Warga Garut Tiba-tiba Punya Hutang

Ia berpendapat bahwa tempat tersebut harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, sehingga tidak hanya berdampak positif pada konservasi dan pertumbuhan populasi domba Garut, tetapi juga menjadi tempat edukasi yang representatif.

"Sebagai dewan, kami wajib mendorong anggaran untuk suplai ke sini. Jangan sampai apa yang menjadi ikon Jabar hanya tinggal nama. Jangan seperti kasus Wanayasa dan lainnya," ujarnya kepada Tribunjabar.id di lokasi.

Dengan dukungan pemerintah dengan anggaran yang memadai, diharapkan BPPT Domba dan Kambing di Margawati dapat mengalami perkembangan yang lebih baik.

Baca juga: Ratusan Warga Sukabakti Garut Tiba-tiba Dipaksa Bayar Hutang, Begini Kata Corporate Secretary PNM

Juga diharapkannya mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya konservasi dan pertanian di wilayah tersebut.

Ia menuturkan, hasil tinjauan sementara menunjukkan tempat ini berjalan dengan baik, meski ada beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani.

"Kalau dari hasil tinjauan, tempat ini masih berjalan dengan baik. Bahkan PAD yang ditargetkan melampaui," ucapnya.

Baca juga: Proses Investigasi Terus Berlangsung, PNM Prihatin Ada Ratusan Warga Garut Tiba-tiba Punya Hutang

"Namun, masih ada beberapa sorotan, seperti kandang banyak yang mulai rusak. Sejak 1975 belum pernah perbaikan total," lanjutnya.

Komisi II DPRD Jabar, menurutnya, berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan anggaran, bukan hanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga dengan memastikan Pemprov Jabar bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara tempat ini.

"Kami akan dorong itu," ungkapnya.

Baca juga: Ratusan Warga Sukabakti Garut Tiba-tiba Dipaksa Bayar Hutang, Begini Kata Corporate Secretary PNM

Kepala BPPTDK Margawati Febby Rizaly mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghadapi tantangan dalam penyediaan bibit.

Ia menuturkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Benih Dan / Atau Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Di Masyarakat.