Ditagih Rp 1,2 T Akibat Kesalahan Operator, RI: Uji Coba Tol Tanpa Setop Batal Diresmikan 1 Juni

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pelaksanaan uji coba sistem multilane free flow (MLFF) alias bayar tol tanpa setop mundur dari target sebelumnya di tanggal 1 Juni 2023 lantaran ada sejumlah masalah sehingga sistem belum dapat dinyatakan rampung.

Di sisi lain, Indonesia malah ditagih uang kontraktor sistem senilai US$ 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$).

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengaku mendapat peringatan pertama dari pemerintah terkait uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).

"Kami sudah mendapatkan peringatan pertama dari pemerintah. Mungkin nanti akan peringatan kedua, peringatan ketiga mungkin pemerintah akan ambil keputusan," kata Musfihin di Gedung BEI, Selasa (30/5/2023).

Ia menambahkan peringatan tersebut disampaikan pemerintah dua minggu lalu.

Jika sampai peringatan ketiga, imbuhnya, pemerintah akan mengambil keputusan terkait MLFF ke depannya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Hadirkan Sistem MLFF, Aturan Bayar Tol Tanpa Henti

Pada kesempatan itu pula, Musfihin memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

"Kontraktor belum bisa men-deliver ke kami sistem yang akan diimplementasikan ke kami.Karena memang dalam proses pengerjaan atau pengembangan sistem ini antara Indonesia terutama anggota board manajemen Roatex dengan kontraktor dan manajemen Hungaria berbeda pandangan," ujarnya.

Dalam hal ini kontraktornya ialah Multi Contact Zrt yang dipilih langsung oleh induk usaha RITS yakni Roatex Zrt. Baik kontraktor maupun perusahaan induk berbasis di Hungaria.

"Roatex yang diatas sana sudah membayar kepada kontraktornya US$ 80 juta," ujarnya dalam bincang-bincang bersama awak media di Kantor Roatex, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

"Kami RITS yang berkontrak dengan pemerintah dan kami tidak ingin ini di-deliver sistem yang belum sempurna, kita menolak. Walaupun kita diperintahkan untuk bayar (US$ 80 juta)," imbuhnya.

RITS sendiri merupakan badan usaha yang ditunjuk sebagai pelaksana MLFF ini.

Baca juga: Titik yang Bakal Diterobos Trase Tol Joglja Solo dan Tol Jogja-Bawen, Ada Sekolah dan TKD

Hingga kini uang sejumlah tersebut pun belum dibayarkan Indonesia ke kontraktor lantaran dalam perjanjiannya, uang akan dibayarkan setelah sistem tersebut rampung.

Lebih lanjut Musfihin menjelaskan, diskusi antara pihaknya dengan kontraktor tersebut berjalan cukup alot sejak Agustus 2022.

Dalam hal pengembangan sistem ini, diskusi telah berlangsung dalam 7 tahapan.

"Ada tahalan proses pembangunan sistem. Dan setiap tahap kita invoicing. Ini dudah samlpai tahap ke-7. Tahap ini sebetulnya sudah men-deliver final proses. Nah di sini kita melihat nggak ketemu nih barang nih. Tadinya ditahap 5, 6, masih bolong nih. Oh nanti diperbaiki di tahap berikutnya.bkita masih tolerir," kata Musfihin.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia.

Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Baca juga: Desa Karangkajen Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tergusur Mega Proyek Jalan Tol Jogja-Bawen 

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

Selain itu, ia menambahkan, Key Performance Indicator (KPI) yang telah disepakati bersama pemerintah pun tidak terpenuhi, yakni sistem ini menjamin pendapatan BUJT 100 persen. Sementara, hingga saat ini sistem tersebut hanya mampu menjamin sekitar 80 persen , sehingga ada potensi BUJT kehilangan penerimaannya hingga 20 persen .

Musfihin juga menjelaskan, KPI semacam ini dipandang penting lantaran di Indonesia sendiri sebagian jalan tol dikelola oleh swasta.

Berbeda dengan sistem di Hungaria dan sebagain negara-negara di Eropa, tempat sistem MLFF milik Hungaria ini diterapkan, yang menurutnya perlu ada penyesuaian sistem.

"Sementara di kita konsesioner swasta dan swasta memungut pengembalian modal dari pemungutan tarif tol yg mereka pungut. Jadi setiap rupiah yang mereka terima itu pengembalian modalnya. Jadi mereka sangat khawatir sistem baru ini membuat bobol (uang)," ujarnya.

Sayangnya, perbedaan pandangan pun terjadi hingga meninmbulkan 'bolong' yang ia maksud sebelumnya.

Dalam hal ini pihak Indonesia ingin sistem ini diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia, sementara Hungaria sendiri berkeinginan untuk menerapkan sistem yang telah diterapkan di negaranya dan negara-negara di Eropa di Indonesia tanpa penyesuaian.

Baca juga: 4 Kelurahan di Kecamatan Garut Kota Kab Garut Terdampak Tol Getaci, Termasuk Kelurahan Cimuncang

"Mereka sudah proven sejak 2013 dan mereka mau memerapkan bulat-bulat di sini. Dan mereka mau peraturan segala macem diterapkan di sini. Ya nggak bisa. Antara Kementerian PU, kepolisian segala macem harus ikut aturan yang mereka buat, ya nggak mungkin," ungkapnya.

Atas alasan-alasan di ataslah, akhirnya Musfihin menyatakan pihaknya belum dapat melakukan uji coba di Tol Bali Mandara pada 1 Juni 2023 esok hari.

Ia juga belum dapat dipastikan sampai kapan penerapan MLFF ini akan mundur dan apakah kerja sama dengan kontraktor ini akan tetap terjalin.

Kini semua bergantung pada sikap yang akan diambil pemerintah dalam menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) ini.(*)

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News