Menpan RB Diminta Kaji 3 Profesi Ini untuk Formasi Penerimaan CPNS 2023

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pada pelaksanaan penerimaan CPNS 2023 kali ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diminta hanya berfokus pada beberapa profesi.

Hal tersebut diajukan langsung oleh DPR-RI untuk mengkaji kembali terkait profesi yang diwacanakan pada penerimaan CPNS 2023.

Diketahui, pendaftaran CPNS 2023 akan segera dibuka dalam beberapa waktu ke depan.

Menpan RB sebelumnya telah menjanjikan akan memperjuangkan nasib para non ASN atau tenaga honorer di Tanah Air.

Salah satu upaya yang dilakukan Menpan RB adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti DPR RI untuk melaksanakan penerimaan PPPK dan CPNS 2023.

Baca juga: Yuk Pelajari 25 Contoh Soal Latihan CPNS 2023, Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Upaya pelaksanaan penerimaan CPNS 2023 maupun PPPK oleh Menpan-RB bersama DPR RI ini adalah untuk memperjuangkan nasib para tenaga non ASN di Indonesia demi bisa memperoleh kesejahteraan.

Adapun  baru-baru ini Menpan-RB bersama DPR RI menggelar rapat paripurna yang bertujuan untuk membahas mengenai rencana seleksi penerimaan CPNS 2023.

Namun demikian, Menpan RB dan DPR RI tidak sependapat mengenai sasaran pelaksanaan CPNS 2023.

Dilansir dari TribunGayo.com yang menyadur kanal YouTube DPR RI pada Sabtu, 29 April 2023, tiga profesi yang ingin menjadi fokus Menpan RB pada seleksi penerimaan CPNS 2023 di antaranya yakni jaksa, hakim, serta dosen.

Menpan RB berpandangan bahwa tiga profesi tersebut sangat dibutuhkan di Indonesia, sedangkan keberatan mengenai pembatasan pada tiga profesi ini diajukan oleh oleh wakil ketua komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

Dalam hal ini, Junimart tidak ingin apabila dilakukan pengurangan formasi pada pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2023 di parlemen.

Baca juga: Jelang Seleksi Tes CPNS 2023, Simak Ini Kisi-kisi Materi SKD yang Sering Muncul di Tes CAT

Dia tidak sepakat dengan Kemenpan-RB yang ingin membuka formasi CPNS 2023 untuk kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BIN, serta perguruan tinggi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu meminta Menpan-RB agar bersedia kembali mempertimbangkan mengenai tiga profesi yang menjadi fokusnya dalam penerimaan CPNS 2023.

Pasalnya, menurut Junimart hal itu justru akan menimbulkan banyak keberatan dari berbagai pihak pada sidang tersebut.

Sementara itu, Menpan-RB memberi penjelasan bahwa profesi jaksa dan hakim harus berstatus sebagai ASN, karena memiliki peran yang sama pentingnya bagi negara.